Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Namun Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tersebut. 

Luhut menyampaikan, bahwa sebelum menaikkan PPK menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),  pemerintah mau menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu 

"Jadi, ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini (subsidi listrik)," kata Luhut di kawasan TPS 4, Jakarta Selatan, seusai mencoblos Pilkada 2024, dikutip Kamis (28/11/2024).

Menurut Luhut, saat ini anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat. Sebab, setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik hingga ada ratusan triliun yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini juga belum merespons mengenai rencana kenaikan PPN. Sri Mulyani enggan berkomentar akan ramainya penolakan rencana PPN 12% itu. ketika dicegat wartawan di Istana pada Selasa (26/11/2024). Sri Mulyani juga bungkam saat ditemui wartawan di TPS sekitar rumahnya usai pencoblosan.

Gelombang penolakan kenaikan PPN 12% terus muncul di masyarakat. Kenaikan PPN dikhawatirkan menekan daya beli yang sudah melemah. []