Sebuah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Ketua DPR Setya Novanto, beredar di kalangan wartawan. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP?

Cuplikan SPDP yang beredar tersebut dikeluarkan pada 3 November 2017. Dalam surat itu memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober, telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto.

Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.

Terkait surat tersebut, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengaku, belum mengetahui adanya surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Novanto.

"Belum ada. Kami masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan konstruksi penanganan perkara. Di sidang kan sedang diajukan saksi dan bukti-bukti," ujar Febri.

Bantahan senada disampaikan Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi. Ia mengatakan, kabar tersebut sengaja disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.