Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menanggung banyak utang janji yang pernah diucapkan dalam kampanye pemilu presiden dan belum bisa diwujudkan. Isu penegakan hukum yang gencar disuarakan pada masa kampanye ternyata belum membawa perubahan yang signifikan.

Janji Yudhoyono untuk melakukan kejutan-kejutan kepada masyarakat di bidang penegakan hukum belum membuat masyarakat terkejut. Target untuk menangkap Dr Azahari dan Nordin M Top juga belum bisa diwujudkan.

"Kita belum melihat gebrakan atau langkah radikal untuk pemberantasan korupsi. Memang, ada penanganan kasus Abdullah Puteh, tetapi ini masih sangat bertele-tele penyelesaiannya," ujar Syamsuddin Haris, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam diskusi yang dilakukan Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI), Rabu (26/1), seperti dilansir Kompas.

Dalam bidang penegakan hukum, Haris melihat, penegak hukum masih lamban dalam menyelesaikan kasus seperti kasus penembakan karyawan Hotel Hilton. Penyelesaiannya sangat bertele-tele, padahal ini masalah kecil yang seharusnya bisa dengan cepat diselesaikan. "Ini akan meluas dan menyangkut ketidakpercayaan publik pada penegakan keadilan," ujarnya.

Haris mengharapkan, semua ini seharusnya menjadi pelajaran bagi Yudhoyono, untuk menyelesaikan masa pemerintahannya ke depan. Sebab, pencapaian selama 100 hari ini akan sangat menentukan apa yang akan kita alami selama lima tahun mendatang.

Kekhawatiran terbesar bagi pemerintahan Yudhoyono adalah terjadinya dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme ini sebagai akibat dari gencarnya manuver politik yang dilakukan wakil presiden Jusuf Kalla selama 100 hari pertama pemerintahan Yudhoyono-Kalla. "Lima tahun ini, akan ditandai dengan pengambilan keputusan yang lamban. Dan ada manuver politik wakil presiden, yang sangat mengkhawatirkan kelangsungan pemerintahan Yudhoyono," ujarnya.

Sedang menyangkut soal pergantian kabinet, Haris berpendapat, memang masih terlalu dini. Namun kalau misalnya Jaksa Agung dan Kepolisian memang tidak bisa menyelesaikan kasus yang dihadapi, maka sangat layak bagi Yudhoyono untuk mencopot pejabatnya dari jabatan tersebut.

Sebelumnya, Ahmad Rofiq dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang tergabung dalam FKPI menilai, pemerintahan Yudhoyono-Kalla tidak menunjukkan visi dan arah kebijakan yang pro-rakyat. Kebijakan yang diambil belum menyentuh substansi perubahan yang sudah menjadi icon pemerintah selama ini.