Dalam pertemuan Sekretariat Gabungan Partai Politik Koalisi pendukung pemerintah yang dipimpin Ketua Setgab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), semua pimpinan parpol koalisi memahami kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Perdebatan tinggal soal kompensasinya saja.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam konferensi pers usai rapat pengarahan Fraksi Demokrat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/03)

"Pada pertemuan partai koalisi, yang dihadiri ketua umum partai koalisi yang dipimpin Ketua Setgab, seluruh pimpinan partai koalisi menyampaikan pandangan, pendapat, dan rekomendasinya. Intinya adalah 6 partai koalisi bisa memahami rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah."

Meski begitu, Anas mengakui sejumlah partai koalisi mengajukan rekomendasi terkait model kompensasi atas kenaikan harga BBM yang dinilai belum tepat. "Partai-partai peserta koalisi juga merekomendasi ada program social protection. Jadi itu kesepahaman politiknya yang disampaikan dalam rapat Setgab Rabu malam lalu," terang Anas.

Anas bilang, partainya mengarahkan Fraksi Demokrat di DPR untuk mendukung kenaikan harga BBM. "Intinya adalah nomor 1 kebijakan itu terpaksa diambil oleh pemerintah untuk menjamin keselamatan ekonomi nasional. Keselamatan ekonomi nasional adalah sarat utama kehidupan rakyat Indonesia. Meskipun harus diakui kebijakan itu terasa pahit," ujar Anas.