Anggota DPRD Serang, Banten, dan DPRD Kota Malang ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan. Padahal pengangkatan mereka baru dilakukan dalam hitungan hari. 

Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri, secara blak-blakan bercerita soal banyaknya tawaran dari perbankan memberi pinjaman kepada anggota DPRD Kota Serang dengan nilai mulai dari Rp500 juta hingga Rp1 miliar. SK Pengangkatan tersebut digadaikan sebagai jaminan pengajuan pinjaman. 

"SK DPRD sebagai jaminan pinjaman kepada bank merupakan hak bagi anggota dewan. Sehingga kami tidak bisa melarang anggota dewan untuk tidak menggadaikan SK miliknya," kata Ahmad Nuri dikutip Sabtu (7/9/2024). 

Sejauh ini, sudah ada 10 anggota DPRD Kota Serang yang telah menggadaikan SK ke bank untuk pinjaman. Meski Begitu, Ahmad Nuri tidak menyebutkan siapa saja anggota dewan tersebut.

"Saya tidak hafal nominalnya. Tanya ke bank itu yang tahu nominalnya dan tahunnya itu bank. Kita hanya menandatangani," ujar Ahmad Nuri. 

Ketua sementara DPRD Kota Serang, Muji Rohman membenarkan terjadinya penggadaian SK DPRD. Hal itu terjadi karena faktor utang pasca Pemilu 2024.

Muji Rohman mengatakan, penggadaian SK Anggota DPRD karena untuk mengembalikan dana kampanye selama gelaran Pemilu 2024.

Fenomena yang sama juga terjadi di kota Malang. Sebanyak 17 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang periode 2024-2029 dikabarkan menggadaikan surat keputusan pelantikan untuk mendapatkan pinjaman dana dari Bank Jatim. 

Sekretaris DPRD Kota Malang Zulkilfi Amrizal membenarkan informasi itu. Menurut Zulkifli,   penggadaian SK lazim dilakukan anggota DPRD di banyak daerah, bukan cuma di Kota Malang. 

Anggota DPRD tersebut mengajukan kredit sekitar sepekan setelah dilantik, 24 Agustus 2024. Mereka mendatangi Sekretariat Dewan (Setwan) untuk minta surat keterangan yang menyatakan mereka benar Anggota DPRD Kota Malang beserta rincian gaji tanpa disertai penyebutan alasan memohon kredit. Setelah surat keterangan didapat, biasanya anggota Dewan langsung berkomunikasi dengan pihak bank. []