Tak hanya keberadaan saingan, penyelenggaraan kompetisi sepakbola yang dihadapi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah menyoroti lembaga itu. Bukan hanya soal gratifikasi tiket pada penyelenggaraan Piala Asean Football Federation (AFF) lalu. Tapi, soal pemanfaatan dana APBN bernilai miliaran rupiah. KPK menilai pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan kedua badan tersebut tidak bagus.

Soal ini disampaikan Wakil Ketua KPK M Jasin, kepada wartawan, Kamis (06/01). Diterangkan Jasin, lembaganya kini tengah memprioritaskan kajian pada aliran dana terkait pemanfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan juga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Poin yang penting adalah mengarah kepada kajian yang pengeluaran dananya itu dari pusat yang berkaitan dengan pembinaan olahraga. Concern kita, itu kan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar yang pertanggungjawabannya kurang bagus," ujar Jasin.

Dikatakan Jasin, pihaknya akan melakukan pengecekan. “Kami berharap dana ratusan miliar itu dialokasikan secara transparan," ujar dia.

Lebih jauh Jasin menerangkan, untuk menelusuri aliran dana APBN dan APBD ke KONI dan PSSI tersebut, KPK akan melihat dua hal, yakni soal pengaturan pengelolaan uang tersebut dan juga pertanggungjawabannya. “Misalnya, dana Rp100 miliar yang dipakai cuma 25 persen, yang 75 persen belum dilaporkan. Itu harusnya bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Kajian ini akan jadi prioritas awal tahun ini," ujar Jasin.