Komandan Peleton (Danton) Pos TNI Yambi, Letda Infanteri Agung luka tertembak sekelompok orang bersenjata, Jumat (21/05) malam, sekitar pukul 20.00 WIT. Penyerahan terhadap Pos TNI di Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua itu, juga menyebabkan seorang anggota TNI lainnya mengalami luka.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Alek Korwa ketika dihubungi, Sabtu (22/05) mengatakan, rencananya siang ini kedua korban dievakuasi ke Jayapura menggunakan helikopter TNI AD. Di Ibu Kota Provinsi Papua itu diharapkan kedua anggota militer itu mendapat perawatan lebih baik, untuk memulihkan luka tembak yang dialaminya.

Aparat keamanan dari Polri, dibantu anggota TNI terus melakukan pengejaran. Khususnya terhadap kelompok OPM yang beberapa waktu lalu menyerang basecamp karyawan PT Modern. Dalam penyerangan ke basecamp tersebut, tiga karyawan PT Modern tewas tertembak.

Pos TNI Yambi yang terletak sekitar 80 kilometer dari Mulia ditembaki kelompok bersenjata, yang belum dapat dipastikan berasal dari mana. Tetapi, Alek Korwa memastikan, kendati ada peristiwa penembakan markas TNI AD itu, situasi keamanan khususnya di Kota Mulia, masih kondusif.

Sebelumnya, Werianus Telenggen, satu dari delapan anggota OPM yang masuk daftar pencarian orang (DPO), tewas tertembak dalam penyergapan tim gabungan Polri/TNI di kampung Gorubuk, Kabupaten Puncak Jaya. Alek Korwa yang dihubungi Senin malam mengatakan Werianus tewas saat penyergapan yang dilakukan Polri dibantu TNI, Senin (17/5) sekitar jam 12.30 WIT.

"Kami akan terus melakukan penyerangan terhadap kelompok tersebut. Karena aksi mereka sudah sangat meresahkan warga masyarakat," tegas Kapolres Alek Korwa.

Delapan anggota OPM itu masuk dalam DPO akibat aksi mereka menyerang karyawan PT Modern, hingga menyebabkan tiga orang tewas.

300 Anggota OPM

Ppasca peristiwa penembakan di Kampung Mewulok, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Selasa (13/4), sekitar 300 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), masih berkeliaran di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Menurut Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, para anggota OPM terbagi tiga kelompok. Goliath Tabuni menjadi pimpinan tertinggi, dibantu dua bawahannya, Warius Telenggen, dan Hengky Wonda.

"Tiga kelompok ini dipersenjatai 26 senjata hasil rampasan dari berbagai tempat, seperti di Timika, Wamena dan Puncak Jaya," kata Lukas Enembe usai menghadiri rapat kerja daerah (Rakerda) dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrembangda) bupati dan wali kota se-Provinsi Papua, di Jayapura, Minggu (25/4).

Kelompok tersebut sekarang berkumpul di markas Tingginambut, dilengkapi berbagai jenis senjata api, seperti M16, AK dari China dan SS1. Saat ini, kata Bupati Lukas, Goliath Tabuni tetap jadi pimpinan tertinggi, di bawahnya ada Warius Telenggen. Selain itu, juga ada pimpinan Hengki Wonda, dan terbagi tiga kelompok. "Tujuan kelompok ini jelas dengan paham ideologinya, meminta merdeka."

Mengenai insiden di Mewulok, Enembe mengatakan, setelah kejadian tersebut program pembangunan jalan ditarik ke Kota Mulia, dan untuk pengaspalan jalan dan ruas baru di kota. "Untuk sementara kita hentikan dulu pekerjaan pembangunan jalan, dan ada program lanjutan kegiatan baru. Kalau keadaan sudah membaik kita akan lanjutkan pembangunan ruas jalan tersebut."

Meski begitu, Bupati Lukas Enembe memastikan pihaknya tetap menjalankan pembangunan. "Sekarang mereka bakar besok kita lanjut bangun lagi. Setiap ada kejadian, kita tidak pernah berhenti dalam pembangunan."

Bupati Lukas Enembe juga memastikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya sudah melakukan berbagai pendekatan. Itu saja tidak cukup. Karena menurut dia, persoalan OPM itu, masalah ideologi. "Jadi ini bukan masalah Pemda saja tetapi juga masalah negara."

dalam pandangan Lukas Enembe, tugas Pemkab Puncak Jaya, menyejahterakan rakyat dan itu sudah dilakukan. Untuk itu, ia menegaskan walau tanpa diminta pun Pemerintah Provinsi Papua wajib hukumnya membantu. "Semua yang diminta kelompok OPM sudah diberikan, seperti untuk pembangunan rumah."

Setiap ada kejadian, kata Lukas Enembe, Pemkab Puncak Jaya selalu melaporkan kepada gubernur, namun tidak pernah mendapat tanggapan. Padahal itu tanggung jawab provinsi. Kalau persoalan perang suku, itu menjadi tanggung jawab Pemkab.

"Ini masalah negara, sehingga Pemprov harus segera berbicara dengan Kodam dan Polda untuk menyelesaikan masalah di Puncak Jaya," katanya.

Enembe berharap Pemprov Papua segera bertemu Kapolda dengan Pangdam, untuk membahas permasalahan OPM di Kabupaten Puncak Jaya. Dengan begitu, kata dia, pembangunan yang sedang berjalan dapat dikerjakan kembali tanpa ada gangguan keamanan lagi.