Partai Demokrat (PD) menilai sejumlah langkah yang dilakukan Panitai Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melemahkan keberadaan KPK. Demokrat setuju, KPK diawasi karena menggunakan uang negara, tapi pengawasan itu tidak dengan membentuk Pansus.

Dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto, pihaknya sejka awal tidak setuju dengan adanya Pansus Hak Angket KPK. Alasannya karena keberadaan pansus baik langsung maupun tidak langsung bisa melemahkan KPK.

“Di dalam (rapat) paripurna pun juga dinyatakan bahwa fraksi Partai Demokrat tetap menyatakan ketidaksetujuannya (dalam Pansus Hak Angket KPK, red). Kita tetap konsisten untuk pansus KPK ini," terang Agus kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (07/07).

Dikatakan Wakil Ketua DPR tersebut, dasar penolakan partainya pada Pansus Hak Angket KPK berawal dari survei yang diadakan oleh pantai berlambang mercy tersebut. Menurutnya, mayoritas masyarakat tidak setuju dengan pansus karena dikhawatirkan akan melemahkan KPK.

Agus menjelaskan, dalam proses penyelidikan, pansus akan memanggil pimpinan KPK untuk memberikan keterangan di Gedung DPR. Pemanggilan tersebut bisa jadi tidak hanya dilakukan sekali saja, tapi bisa berkali-kali.

“Kerjaan KPK kan banyak sekali. Sehingga kami yakini, pekerjaan KPK tidak akan fokus karena sering dipanggil. Dipanggil saja sudah diadakan penyelidikan, pemikirannya sudah terbelah, apalagi menyelesaikan masalah. Sehingga kami yakini permasalahan yang ada di KPK tidak bisa terselesaikan. Dengan tanda kutip, berarti ini melemahkan KPK," lanjut Agus.

Walau menolak Pansus Hak Angket KPK, Agus tetap setuju bila ada pengawasan terhadap KPK. Namun, pengawasan tersebut bukan dengan cara pansus. “KPK harus diawasi karena juga institusi negara yang juga menggunakan APBN, yang menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Saya setuju. Tapi pengawasannya itu tidak dengan pansus," tegasnya.

Atas dasar itu Fraksi PD tidak setuju dan tidak mengirimkan anggotanya dalam struktur Pansus Hak Angket KPK, Agus menegaskan dalam keputusan yang nantinya akan diambil oleh pansus, pihaknya tidak bertanggung jawab. Bahkan dirinya menjamin, PD akan berdiri paling depan bersama masyarakat yang tidak setuju hak angket.

"Yang tidak menyetujui banyak juga. Kami mewakili yang tidak menyetujui dan kami berdiri di garda terdepan," tandas Agus.