Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menginstruksikan jajarannya di Jakarta untuk tetap mendukung tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga akhir masa jabatannya tahun 2017.

Instruksi itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dalam poin nomor satu surat itu, ditegaskan bahwa Basuki bersama Djarot Saiful Hidayat merupakan gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDI-P. Sehingga PDI-P tetap berkomitmen mendukung jalannya roda pemerintahan di DKI Jakarta sampai dengan berakhirnya masa jabatan Ahok-Djarot.

"Karena kan dulu Pak Ahok duet dengan Pak Jokowi. Sampai sekarang dukungan itu tidak berubah," kata Hasto, Sabtu (12/03).

Hasto mengatakan, DPP PDI-P juga menginstruksikan kepada semua kader untuk tidak mengeluarkan pernyataan di media atau media sosial terkait Pilkada DKI Jakarta yang membuat suasana tidak kondusif.

"Meskipun Ahok sudah menempuh jalur independen, kemudian ada kompletisi, ya hal yang wajar. Kami menghormati putusan dari Ahok," kata Hasto.

Surat itu juga menyatakan bahwa pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta merupakan domain DPP PDI-P yang diputuskan setelah proses penjaringan calon dilakukan. Untuk itu, semua kader diminta tidak melakukan gerakan yang menyebabkan terjadinya polarisasi.

Untuk itu, kata Hasto, DPP PDI-P menginstruksikan semua kader di Ibu Kota untuk merapatkan barisan, menjaga solidaritas, dan terus membangun komunikasi yang baik di antara kader dan tokoh masyarakat dalam upaya persiapan pemenangan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

“Kader partai yang tidak mengindahkan instruksi ini akan mendapat sanksi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di partai berlambang banteng tersebut,:” tegas Hasto.