Program jaminan sosial dari Presiden Joko Widodo berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) mendidik rakyat untuk menjadi pengemis. Aapa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan meluncurkan KIS disebabkan ketidakpahamannya mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan B

"Di lingkaran Presiden juga sepertinya tidak ada orang-orang yang memahami dan mengerti tentang BPJS yang memberikan masukan," kata Pencetus ide Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dr Emir Soendoro kepada pers di Jakarta, Rabu (05/11).

Menurut Emir, dengan pemberian KIS maka rakyat akan berpikir bahwa itu gratis, tidak ada kewajiban warga negara untuk membayar iuran sama sekali. Padahal konsep jaminan sosial di Indonesia itu adalah gotong royong.

Emir menilai bahwa Presiden Jokowi meluncurkan KIS karena semata-mata ingin memiliki program yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Padahal pemerintahan sebelumnya pun telah melaksanakan BPJS yang berbeda dengan konsep awalnya.

"Ide awal BPJS itu disatukan bukan terpecah dua seperti sekarang. Sudah saatnya posisi Kepala BPJS dijadikan menteri untuk memudahkan koordinasi dengan menteri, kepala daerah dan pihak swasta," kata Emir.

Sebelumnya, Senin (03/11), Presiden Jokowi meluncurkan program perlindungan sosial berupa KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Besar Jakarta, Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

"Untuk menjaga daya beli masyarakat dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Presiden Jokowi.

Program KIS akan menggunakan anggaran dana BPJS Kesehatan. Yang membedakan KIS dengan layanan BPJS adalah (kartu KIS) bisa dipakai di mana saja. Sementara BPJS hanya bisa digunakan di wilayah tempat kartu diterbitkan.