Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga gas. Pemerintah diingatkan jangan menambah beban kepada masyarakat dengan menaikkan harga gas.

"Fraksi PKS DPR RI merekomendasikan kepada Menteri ESDM supaya tidak menaikkan harga gas, karena ini sama saja pemerintah menambah beban yang berat kepada masyarakat," kata Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Iskan, ada dua hal yang menjadi alasan mengapa Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk tidak menaikkan harga gas. Pertama, soal waktu yang kurang tepat. Setelah masyarakat dibebankan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah seharusnya mengerti dengan kondisi masyarakat saat ini. "Tidak tepat waktunya, saat ini tidak kondusif dari segi ekonomi dan finansial."

Alasan kedua, kinerja kabinet dan pengelolaan migas yang belum efisien. "Jadi jangan sampai masyarakat mendapatkan dua problem sekaligus, problem eksternal dan internal sendiri," kata Iskan.

Iskan menilai saat ini juga manajemen perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertagas, PGN dan Pertamina belum efisien. Sehingga, tidak adil jika kelemahan manajemen dari negara dibebankan kepada masyarakat.

Iskan mengatakan, sistem pengelolaan gas khususnya harus dikelola. “Itu sudah kami katakan beberapa tahun yang lalu supaya infrastruktur minyak dan gas dan juga energi-energi lain harus disiapkan oleh pemerintah. jadi berdasarkan hal itu tidak adil kalau masyarakat dibebankan dengan kenaikan itu," pungkas Iskan.

Sebelumnya, Pertamina menaikkan harga jual gas Elpiji 12 kilogram pada awal April 2015. Kenaikannya berkisar antara Rp6.300 hingga Rp8.000 per tabung.