Keputusan Amerika Serikat untuk abstain dalam voting Dewan Keamanan PBB soal resolusi anti-permukiman Yahudi, benar-benar membuat kecewa Israel. AS dianggap telah mengabaikan, satu-satunya teman di Timur Tengah.

Geram atas putusan tersebut, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tak akan mematuhi resolusi badan dunia tersebut. "Israel menolak resolusi anti-Israel di PBB yang memalukan ini dan tak akan mematuhi ketentuan-ketentuannya," demikian statemen yang dirilis kantor PM Netanyahu seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (24/12).

Israel mengecam Presiden Amerika Serikat Barack Obama atas lolosnya resolusi DK PBB yang memerintahkan Israel menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.

"Pemerintahan Obama bukan hanya gagal melindungi Israel terhadap persekongkolan di PBB, tapi juga berkolusi di belakang layar," sebut pernyatan itu.

Dalam voting DK PBB yang digelar pada Jumat, 23 Desember waktu setempat, AS memilih untuk abstain. Langkah pemerintahan Obama ini mengejutkan. Dengan abstainnya AS itu, maka untuk pertama kalinya sejak tahun 1979, DK PBB bisa mengadopsi resolusi yang mengecam kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina.

Resolusi itu terbit, meski sebelumnya pemerintah Israel dan didukung oleh Presiden terpilih AS Donald Trump berupaya keras untuk menggagalkan resolusi tersebut. Sebelum voting dimulai, PM Netanyahu telah mendesak AS untuk menggunakan hak vetonya guna menggagalkan resolusi.

Resolusi DK PBB tersebut menuntut "Israel segera dan menghentikan sepenuhnya semua aktivitas permukiman di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem timur."

Selama ini, PBB telah menyatakan bahwa aktivitas pembangunan permukiman Yahudi adalah ilegal. Badan dunia tersebut juga telah berulang kali menyerukan Israel untuk menghentikan aktivitas tersebut. Namun pejabat-pejabat PBB menyatakan, justru terjadi peningkatan pembangunan permukiman Yahudi dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintahan Obama juga telah menyatakan keberatan atas kebijakan permukiman Israel. Namun usai kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS pada November lalu, pemerintah Israel malah menghidupkan kembali rencana untuk membangun 500 rumah baru bagi para pemukim Israel di wilayah Yerusalem timur.

Menteri Energi Israel Yuval Steinitz menganggap resolusi tersebut sebagai resolusi anti-Israel, menentang rakyat Yahudi dan negara Yahudi. "AS malam ini benar-benar mengabaikan teman satu-satunya di Timur Tengah," ujar dia.

Pemerintah Israel pun menyatakan, menantikan untuk bekerja sama dengan pemerintahan AS di bawah kepresidenan Donald Trump. "Israel menantikan untuk bekerja sama dengan Presiden terpilih Trump dan dengan teman-teman kami di Kongres, Republikan dan Demokrat, untuk meniadakan efek-efek berbahaya dari resolusi konyol ini," demikian statemen kantor PM Netanyahu.