Pemerintah Jepang menyatakan kesediaannya untuk membantu pengadaan alat-alat pengamanan untuk bandar udara (bandara) di Indonesia. Hal itu merupakan salah satu bentuk kerja sama dan bantuan Jepang terhadap Indonesia dalam upaya melawan aksi terorisme.

Demikian diungkapkan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yutaka Iimura, saat menyampaikan isi pertemuan Delegasi Parlemen Jepang dengan Presiden Megawati Soekarnoputri, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/8). Delegasi dari Jepang itu dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Jepang, Kozo Watanabe.

Iimura mengatakan, pada pertemuan tersebut, Watanabe menyampaikan pernyataan duka cita dan simpati Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia dan para keluarga korban tragedi bom di Hotel JW Marriott. "Berkaitan hal itu, Jepang siap memperkuat kerja sama dengan Indonesia untuk melawan terorisme," ujarnya.

Diungkapkan, Pemerintah Jepang telah menyatakan kesediaan untuk memberi bantuan dan kerja sama, guna memperkuat pengamanan di bandara di Indonesia. "Untuk itu akan ada misi dari Pemerintah Jepang untuk menggali informasi bantuan apa saja yang bisa diberikan kepada Indonesia. Dalam hal ini menyangkut perlengkapan dan keahlian di bidang pengamanan bandara, di antaranya penyediaan metal detector (detektor logam)," ungkapnya.

Misi tersebut akan terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA), Kementerian Transportasi serta Kepolisian Jepang. Direncanakan misi itu sudah bisa dikirim pada September mendatang.

Alasan dipilihnya fasilitas bandara sebagai fokus bantuan, Iimura menjelaskan, bandara merupakan pintu masuk orang asing ke suatu negara. "Indonesia adalah negara yang banyak menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain, dan juga termasuk jumlah turis asingnya cukup banyak. Menjadi penting untuk meningkatkan peralatan keamanan di bandara," jelasnya.

Dikatakan, penyediaan peralatan keamanan dan pengiriman tenaga ahli di bidang pengamanan bandara, merupakan bagian dengan program bantuan Jepang bagi Indonesia. "Semua bantuan itu sifatnya grant (hibah)," katanya.

Pada pertemuan antara Presiden Megawati dan delegasi Jepang, disinggung pula soal rencana Indonesia mengakhiri program ekonomi dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Jepang kembali menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia, dan disesuaikan dengan program ekonomi yang dibuat pemerintah, yang akan dituangkan dalam APBN.