Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya atas sejumlah kementerian dan lembaga negara yang mendapat opini Disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jokowi meminta agar kementerian dan lembaga tersebut tidak lagi mendapat opini yang sama tahun depan.

Kekecewaan itu disampaikan Presiden saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Bogor, Selasa (23/05) pagi.

Secara khusus, Presiden menunjukkan kekecewaan kepada TVRI. Tahun ini, televisi pemerintah ini kembali mendapat opini disclaimer dari BPK. Dalam laporan keuangan 2014 dan 2015, TVRI juga mendapat opini disclaimer.

“TVRI ini bolak-balik disclaimer bertahun-tahun enggak rampung-rampung," ujar Jokowi.

Tak hanya TVRI, Jokowi bahkan menyebutkan satu per satu kementerian dan lembaga yang mendapat opini disclaimer seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bakamla, dan Bekraf.

Sementara itu, kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar dengan pengecualian (WDP) adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan RRI.

“Coba ditampilkan lagi tadi yang disclaimer. Kita harus urus hal seperti ini biar semua ngerti mana yang WTP, WDP, dan disclaimer," ujar Jokowi.

Presiden menginstruksikan kepada lembaga yang menerima WDP dan disclaimer untuk membentuk satuan tugas (task force) agar tata kelola keuangan mereka baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh lembaga negara mempertanggung jawabkan uang rakyat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Ini target tahun depan. Semuanya WTP. Jangan ada yang disclaimer, WDP aja enggak boleh. Ini kewajiban kita mengelola uang rakyat," tegas Presiden Jokowi.