Kapolri Jenderal Badrodin Haiti resmi melantik 5 Kapolda dan 2 pejabat utama Polri dengan jabatan barunya. Pelantikan dan upacara serah terima jabatan berlangsung di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/04).

Kelima orang yang dilantik di antaranya adalah Kapolda Yogyakarta Brigadir Jenderal Prasta Wahyu; Kapolda Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Erwin Triwanto; Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan; Kapolda Banten Brigadir Jenderal Ahmad Dofiri dan Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono.

Selain itu, Inspektur Jenderal Noer Ali resmi dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan; Brigadir Jenderal Agung Budi Maryoto sebagai Kepala Korps Lalu-Lintas; dan Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat.

"Ini adalah manifestasi regenerasi dan penyegaran di institusi guna menghadapi tantangan yang semakin berkembang," ujar Kapolri dalam pesannya usai pelantikan.

Badrodin juga menyoroti stabilitas keamanan menyangkut paham radikal dan sel terorisme agar diperhatikan oleh para pejabat baru. Selain itu, masalah konflik sosial, agama dan toleransi juga dititipkan Kapolri kepada mereka. "Pemimpin tidak hanya di balik meja, harus bisa ke lapangan untuk bisa membuat kebijakan yang tepat," kata Badrodin.

Khusus untuk Kabaintelkan Irjen Noer Ali, Badrodin berpesan untuk mengawasi kerawanan yang bisa terjadi saat Pilkada. Noer diminta menganalisis dan mengevaluasi situasi dan kondisi di daerah-daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi.

Selain itu, Badrodin juga berpesan agar Polri bisa melakukan langkah deradikalisasi untuk menanggulangi ancaman teroris Negara Islam Irak dan Suriah. Noer diharapkan bisa berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memonitor gerakan-gerakan teroris.

Untuk Kadivhumas Brigjen Boy Rafli, Badrodin berpesan agar Polri bisa menjadi "media darling" atau sahabat pers. Caranya adalah dengan melakukan dokumentasi dan menyampaikan informasi secara tepat dan cepat.

"Peran humas adalah corong institusi Polri, harus bisa sampaikan pesan terkait pelaksanaan tugas Polri, itu bentuk akuntabilitas," tandas Badrodin.