Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar menggelar rapat koordinasi mengantisipasi rencana buruh yang akan menggelar demo besar-besaran pada 28 Oktober mendatang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tindakan pengamanan akan dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi titik demo dan tempat-tempat umum.

Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (25/10), Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah harus mengantisipasi keinginan mogok berubah menjadi aksi unjuk rasa perjalanan ke tempat lain sehingga mengganggu lalu lintas.

Djoko mengingatkan kepada para demonstran agar tidak bertindak anarki seperti melakukan sweeping dan memaksa semua pekerja untuk mogok. "Undang-undang tidak memperbolehkan unjuk rasa dengan pemaksaan. Kita akan antisipasi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan sanksi bagi demonstran yang merusak dan memblokir fasilitas umum sehingga kepentingan masyarakat terganggu. Saat ini, aparat keamanan sudah memiliki pola operasi yang baik dalam mengatasi aksi unjuk rasa. "Akan tetapi pergerakan massa yang begitu besar patut diwaspadai akan menimbulkan ekses," ujar Djoko

Oleh karenanya, ia juga meminta kepada para ketua serikat buruh untuk mengkoordinir anggotanya. Sehingga aksi demonstrasi nanti akan berjalan dengan tertib. "Ketua konfederasi, koordinator lapangan harus bertanggung jawab dalam hal ini," ucap Djoko.

Dalam jumpa pers tersebut Djoko didampingi Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin, Kepala BIN Marciano Norman, KSAD Jenderal Budiman serta Kabaharkam Mabes Polri Irjen Badarudin.