Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi ke tiap daerah. Selama ini distribusi pupuk subsidi rentan diselewengkan. Akibat pengoplosan pupuk, mafia sangat merugikan petani.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, distribusi pupuk bersubsidi untuk para petani dirasa belum optimal. Meski demikian, kondisi saat ini jauh lebih baik dari awal dirinya menjabat sebagai menteri.

Amran menyebut, selama 2 tahun ini pihaknya sudah menangkap 40 orang yang terindikasi terlibat mafia pupuk. Mereka ditangkap polisi karena terlibat dalam permainan penyaluran pupuk bersubsidi dengan cara dioplos.

"Namun pada tahun 2016, mafia pupuk yang ditangkap jauh berkurang, yakni hanya satu orang. Pelaku ditangkap di salah satu lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengoplosan pupuk bersubsidi dengan non subsidi," katanya kepada politikindonesia.com usai membuka workshop "Penderasan Komunikasi Publik Kementan" di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/01).

Menurutnya, distribusi pupuk bersubsidi untuk petani memang masih rentan diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu penyebab terjadinya kelangkaan pupuk karena ada permainan dari para mafia pupuk. Oleh karena itu, Kementan akan memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi ke setiap daerah.

"Dari tempat pengoplosan pupuk, mereka bisa mendapat keuntungan mencapai Rp500 juta per hari. Mereka punya gudang besar dan peralatan yang lengkap. Mereka oplos pupuknya, lalu diganti karungnya," ujarnya.

Untuk memberantas mafia pupuk, lanjut Amran, pihaknya tidak hanya bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Pihaknya saat ini juga sudah menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Jadi, sekarang sistemnya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja pengawasannya yang harus lebih diperketat supaya tidak terjadi kelangkaan pupuk lantaran ada pihak-pihak nakal yang bermain.

"BPK berperan memberikan masukan serta melakukan pemantauan subsidi pupuk agar tepat sasaran. Kalau masih ada yang coba-coba bermain akan tindak tegas oleh aparat hukum. Karena tahun 2017 ini, kami mengalokasikan anggaran mencapai Rp30 triliun untuk pupuk subsidi sebanyak 9,5 juta ton. Jumlah itu tidak jauh berbeda dengan tahun lalu," ucapnya.

Sementara itu. Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Muhrizal Sarwani menambahkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi program subsidi pupuk. Karena hingga saat ini subsidi pupuk masih dilakukan oleh produsen pupuk yang secara operasinal dilakukan oleh anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Namun reformasi penyaluran pupuk bersubsidi terus dilakukan.

"Langkah pertama reformasi tersebut melalui Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama kelompok kerja (Pokja) pupuk dan Kementan tengah melakukan kajian penyaluran subsidi pupuk di beberapa daerah, kemudian diikuti update data RDKK pupuk. Mitra perbankan yang memfasilitasi penebusan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran melalui Kartu Tani dengan bank pemerintah," paparnya.

Pihaknya dan PIHC juga melakukan kerjasama dengan TNI AD untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Hasilnya terjadi penurunan temuan penyelewengan hingga 55 persen. Bahkan, pihaknya juga menerima laporan dugaan pelanggaran melalui SMS center.

"Selain itu, PIHC juga telah menyiapkan sistem monitoring penyaluran pupuk bersubsidi hingga ke tingkat kios pupuk. Sehingga stok maupun penyaluran pupuk dapat dipantau real time untuk mencegah penyelewengan," imbuhnya.

Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman bertemu dengan Anggota IV BPK Rizal Dzalil di Kantor Kementan pada Senin (30/01). Pertemuan tersebut membahas pokok tentang pupuk bersubsidi untuk petani secara tepat guna dan tepat sasaran. Karena pupuk merupakan hak petani untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai.

"Pertemuan tersebut sebagai implementasi dari instruksi Presiden Jokowi agar petani mendapatkan haknya. Sehingga program pupuk bersubsidi ini bisa memenuhi kebutuhan petani dan tepat sasaran untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan," jelas anggota IV BPK Rizal Dzalil.