Sikap tegas tanpa kompromi yang dijanjikan calon presiden Partai Golkar Jenderal TNI (Purn) Wiranto untuk menerapkan hukuman mati terhadap koruptor kakap dan konglomerat hitam mendapat dukungan dari kalangan mahasiswa dan aktivis LSM di Jakarta.

Para aktivis mahasiswa dan LSM mengatakan, janji Wiranto untuk membasmi koruptor dan konglomerat hitam itu merupakan sikap terpuji dan hendaknya menjadi agenda utama jika Wiranto kelak terpilih memimpin negeri ini.

“Sikap tegas Wiranto untuk menembak koruptor dan konglomerat hitam perlu didukung semua pihak,” tandas Sulaiman, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Jakarta.

Selama ini, lanjut Sulaiman, elit-elit politik tidak memperlihatkan keseriusan dalam memberantas KKN bahkan boleh dibilang cenderung bersikap tidak konsisten antara kata-kata dan tindakan.

Senada dengan itu, mantan aktivis Kontras Agustinus Johanes menilai janji Wiranto untuk bersikap tegas menembak mati koruptor dan konglomerat hitam memberikan harapan baru bagi penegakkan hukum dan pemberantasan KKN di Indonesia. “Kita berharap janji itu direalisir jika nanti Wiranto terpilihm,” tegas Agus.

Beberapa sumber penting di Jakarta menyebutkan para konglomerat bakal menjadi sasaran sikap tegas itu. Disebut-sebut beberapa konglomerat, antara lain Antoni Salim, Bob Hasan, Marimutu Sinivassan, Syamsul Nursalim bakal menjadi sasaran sikap tegas tersebut. “Kasus-kasus yang melibatkan konglomerat itu bakal dibuka dan diusut kembali,” ujar sumber yang juga pengamat politik itu.

Sementara itu, aktivis mahasiswa Syamsudin Umar dari Universitas Nasional Jakarta menegaskan, hukuman mati terhadap konglomerat hitam dan koruptor kakap merupakan hal wajar dan harga yang harus dibayar oleh konglomerat hitam yang telah merugikan negara ini.

Aktivis PIJAR ini berharap, jika terpilih menjadi presiden, Wiranto harus menepati janjinya. "Kalau nggak ditepati, kita akan tagi janjinya," tandasnya.

Sebelumnya, Wiranto mengaku akan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor kelas kakap dan konglomerat hitam jika terpilih menjadi presiden dalam pilpres mendatang.

Dia yakin, tindakan itu dilakukan konsekuen bisa menimbulkan efek jera bagi para koruptor konglomerat hitam.

Saat berbicara dalam forum Visi dan Misi Capres/Cawapres yang digelar oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jakarta, Jumat, Wiranto membeberkan, untuk membangun kepercayaan di bidang penegakan hukum, hukuman mati bagi koruptor dan konglomerat hitam perlu segera diterapkan sehingga tak ada lagi yang berani melakukan tindak korupsi.

Namun Wiranto menyadari, hukuman mati merupakan wilayah yudikatif. Karena itu, dia akan mendesak yudikatif agar menerapkan hukuman mati bagi para koruptor.

"Presiden bukan eksekutor (hukum). Karena itu, saya akan meminta yudikatif agar menerapkan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap dan konglomerat hitam. Bila hukuman mati itu diterapkan, berarti saya dan Anda-anda sekalian harus siap menerimanya (hukuman mati) - kalau terbukti korupsi," katanya berkelakar.

Lebih lanjut Wiranto menjelaskan, penerapan hukuman mati akan mendidik rakyat dan membuat jera para koruptor dan konglomerat hitam sehingga tak akan ada lagi orang yang berani melakukan tindakan korupsi. "Kalau penerapan hukuman mati itu dilakukan konsekuen dan konsisten, upaya pemberantasan KKN dan penegakan hukum akan berjalan efektif karena para koruptor takut dihukum mati," paparnya.

Namun demikian, tandas Wiranto, penerapan hukuman mati selain dilakukan konsekuen dan konsisten, juga harus adil. Artinya, hukuman itu berlaku bagi siapa saja tanpa pandang bulu.

"Siapa saja yang terbukti melakukan korupsi, ya dikenai hukuman itu. Jadi, kalau saya dan Anda melakukan korupsi, ya akan dikenai hukuman mati. Kita harus berani menghadapi ini," ujar Wiranto.

Dia menambahkan, penerapan hukuman mati merupakan wujud keseriusan memberantas KKN sekaligus menghapus anggapan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup. "Tidak usah banyak-banyak, kalau ada satu atau dua pejabat yang korupsi, ya dihukum mati. Itu bisa membuat jera," tandas Wiranto.

Menurut Wiranto, penerapan hukuman mati bagi koruptor dan konglomerat hitam bukan sesuatu yang baru sama sekali. Bahkan secara jujur Wiranto mengaku bahwa konsep hukuman mati bagi koruptor kelas kakap dan konglomerat hitam merupakan cara pemerintah Cina dalam rangka menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

"Kalau saya dipercaya rakyat menjadi presiden, saya akan meniru cara pemerintah Cina dalam memberantas korupsi, yakni menerapkan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap dan konglomerat hitam. Hasilnya memang bagus," tandas Wiranto.

Dalam diskusi yang dimoderatori Ketua Umum KNPI Idrus Marham itu, Wiranto menjelaskan, Cina adalah negara yang pernah mengalami kebobrokan bangsa karena dililit persoalan korupsi. Korupsi Cina telah menjalar di semua lini. Tapi, ujarnya, Cina kini mengalami kemajuan pesat. Di negeri itu kita tak ada yang berani melakukan korupsi.

Belajar dari Cina, papar Wiranto, penegakan hukum memerlukan political will (kemauan politik) pemimpin bangsa atau presiden. Karena itu, katanya, siapa pun yang nanti terpilih dalam pemilu presiden, harus berani mengambil kebijakan menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

Di tempat terpisah, kemarin, capres PAN Amien Rais berjanji mengundurkan diri jika kelak jadi presiden tidak mampu memberantas KKN. Dia juga menegaskan bahwa dalam 100 hari pertama memerintah, komitmen memberangus KKN itu akan menjadi bukti awal kinerjanya. "Tindakan tegas terhadap para koruptor tidak mengenal orang kuat atau lemah. Semua akan diperlakukan adil," katanya.

Amien meminta aparat hukum, baik jajaran kejaksaan maupun kepolisian, agar tidak sungkan-sungkan memeriksanya bila terindikasi telah melakukan praktik KKN. "Sudah saatnya pemihakan pemerintah pada rakyat kecil diwujudkan secara nyata," katanya. Amien menambahkan bahwa dalam penyusunan kabinet pun dia akan menghindari KKN.

Menurut Amien, penempatan orang-orang dalam kabinet harus benar-benar didasarkan pada kompetensi personal. Dengan demikian, kabinet benar-benar diisi oleh orang-orang yang profesional di bidang masing-masing.