Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengatakan, PDIP merupakan partai sarat sejarah yang tidak bisa diperlakukan sembarangan.

Menurut Megawati, PDIP memiliki hak yang sama dengan partai lain di mata hukum.

Hal iti dikatakan Megawati saat memberi pesan dalam peringatan 28 peristiwa serangan kantor PDIP pada 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli.

"Kami adalah partai dan warga negara yang sah dan memiliki kedudukan sama di mata hukum. Karena itulah, kami tidak bisa diperlakukan sembarangan seakan-akan bukan warga negara Indonesia,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, saat menyampaikan pesan Megawati di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Menurut Hasto, baik PDIP maupun Megawati memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Tanah Air. Megawati sejak kecil digembleng Proklamator Indonesia, Soekarno hingga mengalami berbagai macam kejadian. Mulai dari era kolonialisme dan harus hidup dalam pengungsian.

“Artinya Ibu Megawati tidak hanya sekadar saksi sejarah, beliau menjadi pelaku dari sejarah bahwa Republik tidak dibangun dengan mudah," kata Hasto.

Hasto mengungkit Peristiwa Kudatuli. Peristiwa tersebut dimaknai bahwa tidak boleh ada pembungkaman suara hingga praktik otoritarianisme.

“Peristiwa Kudatuli mengajarkan ketika suara rakyat dibungkam, ketika kekuasaan otoriter dihadirkan kembali, maka Ibu Megawati tidak akan berhenti memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat,” pungkas Hasto. []