Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar Polda Papua bisa mengusut provokator yang diduga bermain dalam insiden rusuh di Tolikara, Papua. Tahjo mengaku sudah menerima laporan terakhir soal perkembangan insiden di Tolikara, Papua.

"Saya sebagai mendagri meminta kepada Polda Papua untuk mengusut tuntas siapa pelaku provokator kejadian pembakaran dan perusakan serta penyerbuan mushola di Tolikara," kata Tjahjo kepada pers, Senin (20/07) malam.

Tjahjo yakin polri pasti mengusut tuntas permasalahan yang ada. Tjahjo menitikberatkan kerja sama yang dibangun dengan unsur masyarakat, TNI, Polri dan pemerintah daerah.

Hari ini, Selasa (21/07), Tjahjo bertolak ke Tolikara dan melihat langsung kondisi masyarakat yang terluka serta lokasi pembakaran. Politisi PDIP itu juga akan mendapatkan laporan Bupati Tolikara dan menerima masukan dari tokoh agama dan masyarakat untuk menumbuhkan lagi kerukunan antar umat di sana. Selain itu, Tjahjo juga akan menyerahkan bantuan 50 buah Alquran.

"Kami minta Pemda harus melakukan pembahasan secepatnya dan waspada deteksi dini. Indonesia negara majemuk harus saling ada toleransi dan menghargai warga negara beribadah harus dikedepankan," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menduga bahwa insiden di Tolikara telah diciptakan oleh oknum yang berusaha membuat kerusuhan di sana.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno pun menduga ada pihak yang mengatasnamakan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dalam mengeluarkan surat soal larangan ibadah Salat Idul Fitri.

"Kapolda dan pangdam turun ke daerah itu, mereka membantah bahwa tidak pernah dilakukan seperti itu. Artinya, lalu (surat edara) itu dari mana? Itu dibantah oleh panitia yang ada di sana," kata Tedjo di kantornya, Senin (20/07).

Sebuah surat dengan kop surat GIDI sempat beredar di dunia maya. Surat itu berisi tiga poin pembatasan ibadah terhadap umat Islam, termasuk melarang melakukan Salat Idul Fitri di wilayah Tolikara. Tedjo mengaku surat itu memang ada. Namun, dia menduga bahwa ada pihak lain yang membuatnya di luar GIDI.

"Itu bisa dari mana saja begitu, tapi dari mereka (GIDI) tidak pernah mengeluarkan seperti itu," kata Tedjo yang mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu.