Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui selama ini Pemerintah boros menggunakan anggaran belanja. Kebijakan pemangkasan anggaran hingga Rp133,8 triliun harus tetap dilakukan untuk penghematan dan menyehatkan APBN.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa, (30/080 malam. "Apakah kita boros? Nampaknya iya," ujar Menkeu.

Salah satu yang disoroti Sri adalah anggaran untuk tunjangan profesi guru di daerah yang ternyata harus ditunda pembayarannya sebesar Rp23,3 triliun. Padahal, ujar dia, anggaran tersebut pun tak bisa disalurkan lantaran data menunjukkan guru yang tak memiliki sertifikat masih banyak.

"Itu database betul, data guru yang dimiliki Dikbud dan daerah harus terus menerus diperbaiki sehingga kami bisa lakukan perencanaan dengan baik. Pengurangan dari sisi jumlah guru yang belum dapatkan sertifikasi," ujar dia.

Demkian pula dengan perjalanan dinas, pemeliharaan gedung yang juga harus dihemat. Meski demikian, Sri memastikan anggaran belanja modal dan infrastruktur tak akan kena pemangkasan.

"Proyek pemerintah berhenti? Saya akan tanya melihat ke K/L terkait untuk proyek diminta multiyears bukan diberhentikan. Tapi kecepatan pembangunan tidak terlalu cepat di 2016. Proyek Rp1 triliun akan selesai 18 bulan, sekarang 24 bulan sehingga tetap berjalan," terang dia

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai, seharusnya pemangkasan anggaran dapat dilakukan lebih dari Rp133,8 triliun. Sebab, pemangkasan anggaran ini perlu dilakukan demi memberikan kepastian fiskal bagi investor di Indonesia.tu "Kami berpikir bisa lebih dari Rp133 triliun yang akan dipotong," kata Agus.

Hanya saja, saat ini BI mengaku tidak dapat memaksa pemerintah dalam melakukan pemangkasan yang lebih besar. Agus pun mendukung sepenuhnya program dari Menteri Keuangan saat ini. "Meskipun ini tidak nyaman tapi harus kita lakukan. Kita akan tetap mendukung," tandas dia.