Jakarta mengirim pesan yang jelas ke markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat terkait pengembangan nuklir yang sedang dilaksanakan negara itu. Indonesia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tidak memberlakukan sanksi kepada Iran sehubungan masalah tersebut.

Sikap Pemerintah Indonesia itu disampaikan langung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/3). "Kami berpendapat, baik pihak Iran maupun lima negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB menggunakan celah-celah, peluang yang ada seberapa pun kecilnya, untuk mencapai solusi, yang terbaik tanpa harus ada penjatuhan sanksi-sanksi yang keras dan luas, yang bisa menimbulkan masalah baru," kata Presiden.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa dirinya terus melakukan komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di PBB Rezlan Ishar Jenie untuk memantau dinamika pembahasan rancangan resolusi tentang Iran yang sedang dibahas lima negara anggota tetap DK PBB, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Perancis, China dan Rusia.

Untuk memperjuangkan sikap Indonesia tersebut, Presiden juga menyatakan telah berkomunikasi dengang anggota tidak tetap DK PBB lainnya, yakni Afrika Selatan (Afsel). Dari hasil komunikasi tersebut dicapai kesepakatan bahwa Indonesia-Afsel akan menggunakan betapapun kecilnya kesempatan yang ada. Upaya perundingan dan diplomasi jauh lebih baik dibandingkan memberikan sanksi kepada Iran, mengingat kondisi di Timur Tengah yang saat ini sangat rawan, tegang, mudah terbakar.

"Setiap keputusan yang menyangkut Iran dan Timur Tengah jika tidak dicermati dan dipikirkan baik-baik, bisa menimbulkan masalah baru," kata Presiden SBY memberikan salah satu alasannya.

Pembicaraan melalui telepon antara Presiden SBY dengan Presiden Afel Mbeki terjadi pada Kamis (22/3) malam lalu. Salah satu yang diungkapkan Presiden SBY dalam pembicaraan itu adalah Indonesia berpandangan bahwa anggota DK PBB tetap dan tidak tetap sebaiknya diberikan peluang untuk memberikan pandangannya. Ini agar resolusi apa pun yang dikeluarkan nantinya tidak sepihak karena sudah mewadahi seluruh pandangan dari semua anggota DK PBB.

"Kita harapkan draft itu kalau menjadi resolusi adalah resolusi yang tepat dan tidak keluar dari konteks dan bisa menjadi solusi. Tetapi syukur-syukur tidak perlu ada resolusi baru karena telah didapat jalan tengah terbaik," jelas Presiden lebih jauh.

[Hubungi Presiden Iran]

Selain menghubungi Presiden Afsel, SBY ternyata Kamis (22/3) malam lalu juga menghubungi Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad melalui telepon. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden menyampaikan niat dan tekad Indonesia berperan secara konstruktif dalam mencari jalan keluar terbaik terkait pengembangan nuklir Iiran.

"Saya sampaikan kepada beliau (Ahmadinejad-Red), apa pun kecilnya peluang itu, saya berharap ada satu kompromi, jalan tengah atau solusi untuk perbaikan secara menyeluruh," ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden juga mengusulkan kepada Presiden Iran agar mengurangi ketegangan masalah nuklir itu dengan melakukan kerja sama dengan Badan atom dunia atau IAEA dan berunding dengan pihak-pihak lain sehingga masalah nuklir Iran bisa diselesaikan secara damai. (BHM/YLS)