Sebelumnya Partai Demokrat (PD) merupakan salah satu partai yang mendukung dilakukannya revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun akhirnya belakangan Demokrat berbalik arah menolak revisi.

"Demokrat memang waktu itu menyetujui adanya revisi. Itu pandangan fraksi demokrat, tetapi untuk memperkuat, ketika bergulir isu revisi ini untuk memperlemah KPK kemudian Demokrat mengambil sikap (menolak)," ujar Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf di gedung DPR, Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (02/10).

Menurut Nurhayati, hari ini fraksinya akan mengirimkan surat dan meminta pimpinan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK ini. Sebab Demokrat harus menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Karena itu fraksinya menolak dengan tegas adanya revisi.