Terjadi perubahan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), naik menjadi Rp1.160,09 triliun dari sebelumnya Rp976,8 triliun dalam keputusan panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP).

Perubahan dilakukan sesuai arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang awal pekan ini bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Presiden Terpilih meneliti satu per satu bersama Ibu Menteri dan Pak Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, dalam Raker Panja Belanja di Badan Anggaran yang dikutip Kamis (12/9/2024).

Menurut Isa, meski anggaran K/L dinaikkan, namun porsi anggaran belanja pemerintah pusat secara keseluruhan masih ditetapkan Rp2.701,44 triliun. Sebab kenaikan anggaran KL Rp183,29 triliun ini diambil dari anggaran non K/L.

Sehingga anggaran non KL berubah atau turun dari Rp1.716,3 triliun di RAPBN 2025 menjadi Rp1.541,35 triliun.

Selain itu, defisit anggaran pun masih dirancang sama, sebesar Rp616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB),

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani dan WamenkeuII Thomas Djiwandono, yang juga keponakan Prabowo, menemui Presiden Terpilih untuk melaporkan perkembangan APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024.

“Pertemuan dimulai dengan pembahasan yang ringan karena beliau sudah saling mengenal sebagai menterinya Jokowi. Dilanjutkan dengan hal-hal substansif, ibu membahas APBN 2024 dan RAPBN 2025,” jelas Thomas Djiwandono dalam media briefing, Rabu (11/9/2024).

Kenaikan anggaran ini disinyalir terjadi karena pemerintahan Prabowo akan menambah jumlah K/L di dalam negeri, yang mencakup Badan Gizi Nasional.  []