Pemuda Muhammadiyah mendukung usulan Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan, agar sisa -sisa anggota kelompok Santoso mendapat pengampunan, alias amnesti. Pendekatan amnesti dinilai membuka rekonsiliasi, mengubur dendam dan akan lebih efektif sebagai bentuk deradikalisasi.

“Usulan mantan Menko Polhukam, Luhut Pandjaitan beberapa waktu lalu terkait dengan amnesti atau pengampunan terhadap sisa kelompok Santoso yang saat ini masih ada di pegunungan Poso, agaknya perlu ditindaklanjuti dan dimatangkan oleh Pemerintah," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada pers, Senin (08/08).

Anggota Tim Evaluasi Penanganan Terorisme Komnas HAM ini menilai usulan Luhut bersifat maju untuk mendorong deradikalisasi kelompok teror di Indonesia. Dahnil menilai pendekatan kekerasan yang dilakukan aparat tidak efektif mengurangi kelompok teror, malahan bisa mereproduksi kelompok itu.

“Pendekatan amnesti yang membuka rekonsiliasi dan mengubur dendam akan lebih efektif sebagai bentuk deradikalisasi," ujar dia.

Dahnil menilai Santoso, Basri, dan kelompoknya adalah korban konflik Poso. Penyelesaian konflik yang mereka rasa tak adil lantas menimbulkan dendam. Dendam inilah yang kemudian memunculkan sikap radikal terorisme.

“Oleh sebab itu pola meminta Basri dan kelompoknya untuk turun dari gunung dan menyerahkan diri tanpa kekerasan dengan jaminan komitmen Pemerintah akan memberikan pengampunan atau amnesti kepada mereka, saya kira akan memberikan peluang rekonsiliasi di Poso di satu sisi, di sisi lain, ini upaya deradikalisasi yang efektif," ujarnya.

Dahnil optimis cara amnesti ini bisa mengakhiri operasi besar di Poso dengan baik. Lebih dari itu, cara amnesti ini bisa diterapkan juga untuk deradikalisasi di wilayah lain. Ia mencontohkan Kanada, juga menerapkan cara serupa. Perdana Menteri mereka merangkul kelompok-kelompok radikal tanpa cara kekerasan. Cara kekerasan justru bisa membuat intensitas teror semakin tinggi. “Oleh sebab itu saya mengusulkan Presiden memilih jalan amnesti tersebut," tandas Dahnil.