Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mengakui adanya lobi atau pertemuan khusus antara beberapa calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan beberapa fraksi di DPR. Ia mengingatkan agar lobi tersebut jangan dimanfaatkan untuk kepentingan sempit partai politik tertentu.

Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mengakui adanya lobi atau pertemuan khusus antara beberapa calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan beberapa fraksi di DPR. Ia mengingatkan agar lobi tersebut jangan dimanfaatkan untuk kepentingan sempit partai politik tertentu.

Dalam rilis yang diterima politikindonesia.com, Selasa (13/03), Muzzammil menilai, pertemuan tersebut wajar dilakukan selama bertujuan untuk memilih komisioner KPU yang berintegritas untuk menjaga kualitas Pemilu 2014. “Jika pertemuan tersebut untuk memastikan integritas dan kemampuan mereka untuk menjaga pemilu agar tetap luber jurdil dan aman, pertemuan tersebut dapat dipahami.”

Alasannya, menurut Muzzammil, secara psikologi politik banyak Parpol peserta Pemilu 2009 yang merasa dirugikan oleh oknum anggota KPU di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk dalam Pilkada. “Nuansa money politics sangat terasa. Partai meragukan indepensi dan integritas beberapa oknum anggota KPU/KPUD. Untuk itu partai ke depan tidak mau salah pilih,” ujarn dia.

Akan tetapi, jika pertemuan tersebut hanya untuk kepentingan sempit parpol tertentu untuk memenangkan Pemilu 2014, maka ini perlu untuk diwaspadai. “Jika ada deal-deal politik tertentu untuk mencurangi Pemilu. Ini akan mengulang praktik mafia Pemilu 2009, tentu akan merugikan hak rakyat sebagai pemilik suara,” ujar dia.

Kesepakatan antara calon komisioner dengan parpol tersebut akan berpengaruh pada pemilihan KPU di Propinsi karena mereka dipilih oleh KPU Pusat sedangkan anggota KPUD Kabupaten/Kota dipilih oleh KPU Propinsi.

“Dampak mafia pemilu ini akan menjadi bola salju, Jika di pusat sudah tidak independen ke bawah juga sama. Potensi kecurangan pun besar. Kualitas pemilu juga akan rusak,” ijar anggota Komisi I DPR ini.

Untuk itu, menurutnya semua fraksi di DPR harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kualitas pemilu yang baik dengan memilih komisioner KPU yang berintegritas. Kesalahan dalam memilih komisioner KPU akan menambah buruk kualitas Pemilu. “Tentu akan membahayakan stabilitas bangsa dan negara, ditengah kepercayaan publik yang merosot terhadap parpol,” ujarnya.