Fraksi PKS DPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak melihat kepentingan politik semata terkait pemilihan para calon duta besar. Sebab dubes Indonesia di negara lain membawa misi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia. Sehingga, porsi diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri seharusnya lebih besar, ketimbang orang-orang politik atau partisan untuk dipromosikan sebagai Dubes RI.

"Saya kira terlalu besar porsi politik sampai 30 persen. Diplomat karier harus lebih besar," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (28/08).

Jazuli mengakui terpilihnya 33 nama calon Dubes RI yang diajukan ke DPR tak lepas dari berbagai masukan yang diterima Presiden Jokowi. "Namanya juga presiden harus berkomunikasi secara politik. Tetapi porsi diplomat non karir-nya jangan kebesaran. Jangan geser orang berprestasi di Kemenlu," kata Jazuli.

Selain itu, Jazuli juga meminta Jokowi dalam memilih dubes, jangan hanya melihat kepentingan politik semata dan mengakomodasi politik saja. Seorang dubes harus punya kapasitas, integritas dan kemampuan berdiplomasi.

"Seperti komunikasi, kerja sama politik, ekonomi, sosbud. Itu yang paling penting," kata Jazuli.

Sebaliknya, jangan sampai persoalan pemilihan dubes ini justru mengganggu sistem rekrutmen diplomat karir yang sudah ada di Kemenlu. Sebab kompromi ini dinilai bisa memupuskan semangat para diplomat karir di Kemenlu untuk menunjukan kapasitasnya.

“Percuma juga, mereka merasa buat apa kami kerja serius dan semangat kalau pada akhirnya kami tersingkir oleh orang-orang, pengusul Dubes dari luar," ujar Jazuli.

Menurut Jazuli, kasus dubes titipan ini jangan sampai melemahkan semangat anak bangsa yang berkarir di Kemenlu, meskipun sebagai abdi negara mereka harus siap bertugas dimanapun.

"Ketika orang sudah kerja dengan baik perlu ada reward dan kalau tidak baik perlu punishment. Reward bagus bagi mereka yang berprestasi," pungkas Jazuli.