Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan masalah pemberian grasi yang dimintakan oleh terpidana hukuman mati kepadanya adalah murni persoalan hukum, bukan persoalan politik.

Hal itu disampaikan Presiden ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2006 di Hotel Bidakara, Senin (17/4) sehubungan dengan penjatuhan hukuman mati kepada Tibo dan kawan-kawan karena terkait dengan kerusuhan Poso.

Presiden mengemukakan hukuman seumur hidup, hukuman 5 tahun atau hukuman mati merupakan keputusan pengadilan dan bukan keputusan pemimpin politik. “Bukan keputusan presiden, bukan keputusan gubernur, tapi keputusan pengadilan," ujar Susilo.

Menurut Presiden bila terhukum tidak menerima hukuman tersebut, memang ada mekanismenya, melalui naik banding, kasasi sampai peninjauan kembali (PK). "Bila hal itu belum memuaskan terhukum, memang bisa minta kepada presiden yang mempunyai hak konstitusional yaitu grasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi," katanya.

Khusus grasi, lanjut Presiden, dirinya tidak memutuskan begitu saja, tetapi ada rekomendasi dan saran dari Ketua Mahkamah Agung (MA). Sedangkan amnesti mendapatkan masukan dari DPR. "Jadi ada mekanisme. Ini masalah hukum, bukan masalah politik," tegas Presiden.

Presiden mengakui, memang banyak sekali permintaan grasi, baik yang terpidana 5 tahun, seumur hidup, maupun hukuman mati, mulai para pelaku terorisme seperti Amrozi dan kawan-kawan, Tibo dan kawan-kawan, juga dari pelaku narkotika. “Semua itu meminta grasi. Ada mekanismenya, ada aturan mainnya, ada masalah hukumnya. Oleh karena itu jangan direduksi seolah-olah grasi ini hanya masalah politik. Kita harus adil, kita haarus menjalankan mekanisme pengadilan itu,” paparnya.

Presiden juga meminta kepada para pejabat pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat hal-hal aktual dan kritis, seperti masalah hukuman mati agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. “Saudara-saudara ada keperluan kita, para menteri, para gubernur, para bupati dan wali kota juga termasuk saya dan Pak Jusuf Kalla supaya menjelaskan dan berkomunikasi dengan masyarakat mengenai semua hal, terutama isu-isu aktual, isu-isu kritis agar rakyat tidak masuk angin. Agar rakyat tidak mendapatkan hal yang tidak benar,” katanya.