Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta tambahan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 untuk kementeriannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Besarnya, Rp149 miliar. Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk sejumlah program revolusi mental.

"Permintaan tambahan anggaran itu sudah kami sampaikan dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, pada Selasa (10/02) lalu. Dan, anggaran tersebut akan saya alokasikan untuk pembiayaan program manajemen sumber daya manusia," ujar politisi perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada politikindonesia.com, di Jakarta, Selasa (17/02).

Perempuan kelahiran Jakarta, 6 September 1973 ini menjelaskan, ada sejumlah program yang dirancang untuk mewujudkan misi Presiden Jokowi terkait revolusi mental. Program ini adalah pertama kalinya digagas, karena pada era sebelumnya, belum pernah ada.

Kepada Elva Setyaningrum, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu memaparkan kiatnya dalam upaya menjalankan program revolusi mental yang digagas Jokowi itu. Berikut petikan wawancaranya.

Kementerian anda meminta tambahan anggaran Rp149 miliar. Dana sebesar itu untuk apa?

Penambahan anggaran itu untuk roadmap dan operasional program revolusi mental. Sementara itu, program komunikasi publik, yang di dalamnya juga terdapat program revolusi mental, diusulkan ditambah Rp130 miliar.

Program komunikasi publik ini akan dilakukan kementerian teknis Kemenkominfo, alokasi yang diharapkan Rp130 miliar. Kami mengusulkan sebanyak Rp149 miliar tersebut dalam APBN-P 2015.

Sedangkan anggaran untuk program manajemen dan pelaksanaan dukungan teknis, tidak mengalami perubahan atau tetap seperti di APBN 2015 sebesar Rp142,5 miliar. Tapi kami juga ada tambahan anggaran untuk program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp19 miliar.

Anggaran tersebut dari pagu dalam APBN 2015, dari semula Rp153,3 miliar menjadi Rp172,3 miliar. Jadi total anggaran di kementerian kami dalam RAPBN Perubahan 2015 sebesar Rp444,8 miliar, naik Rp149 miliar dari pagu APBN 2015 yang sebesar Rp295,8 miliar.

Apa alasan anda meminta tambahan anggaran dana yang cukup besar itu?

Kementerian saya membutuhkan dana tersebut untuk pelaksanaan program Revolusi Mental, yang menurut arahan Presiden Joko Widodo menjadi tugas pokok Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Jadi, jantung revolusi mental ada di Kemenko PMK. Makanya, kami tak tanggung-tanggung meminta anggaran dana sebesar itu.

Dalam degupan jantung revolusi mental ini ada 8 kementerian yang kami koordinasikan. Yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Sosial. Sesuai UU Kementerian Negara, tugas Kemenko PMK adalah menyinergikan dan mengkoordinasikan urusan 8 kementerian tersebut.

Ada yang menilai permintaan tambahan anggaran itu tak rasional, tanggapan Anda?

Saya rasa permintaan dana hingga miliar rupiah untuk program revolusi mental itu adalah hal wajar. Dana itu juga tidak terlalu besar. Malahan banyak kementerian lain yang meminta tambahan dalam anggaran hingga triliun rupiah, bukan miliar lagi.

Khusus di Kemenko PMK, dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan revolusi mental yang nyata dan membentuk dewan kebudayaan nasional. Apalagi program revolusi mental ini belum pernah ada sebelumnya. Sebenarnya, program ini juga beban buat saya karena program yang benar-benar baru, belum ada pada masa pemerintahan sebelumnya. Saya pun harus berpikir bagaimana harus mem-breakdown revolusi mental menjadi kegiatan yang riil.

Sebenarnya, apa yang dimaksud itu revolusi mental?

Jokowi pernah menuliskan definisi revolusi mental yaitu menciptakan paradigma, budaya politik dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja serta berkesinambungan.

Dalam penjabarannya ada 3 dimensi pembangunan manusia Indonesia, yaitu sehat, cerdas, dan berkepribadian. Semuanya ini untuk menuju manusia Indonesia yang berkepribadian. Sehingga hakikat manusia pasti melibatkan dimensi fisik, intelektual, spiritual dan psikis. Kesatuan dan keutuhan ke-empat dimensi tersebut dalam kerangka keIndonesiaan yang diperlukan untuk mewujudkan revolusi mental.

Oleh karena itu, kementerian teknis yang berada dalam koordinasi Menko PMK meliputi berbagai aspek tersebut. Kami pun mohon doa dan masukannya semoga revolusi mental dapat segera terjadi di Indonesia.

Bagaimana caranya revolusi mental bisa segera terjadi di Indonesia?

Perlahan tapi pasti, pendidikan di daerah adalah kunci mewujudkannya. Revolusi mental menjadi karakter manusia yang berdaulat, mandiri dan berkebudayaan. Kualitas pendidikan yang baik harus merata di setiap daerah di Indonesia untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa. Melihat kondisi itu, seharusnya masyarakat desa juga dapat menikmati pendidikan dari sejak usia dini, seperti PAUD hingga ke jenjang yang tinggi.

Lantas, bagaimana program revolusi mental itu dijalankan?

Untuk menjalankan program revolusi mental, pemerintah harus hadir bersama masyarakat hingga tingkat desa dalam memperbaiki masalah pendidikan. Hal tersebut harus dimulai dari keinginan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat unggul hasil pendidikan berkualitas yang dapat dijangkau semua lapisan masyarakat.