Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai upaya penegakkan hukum saat ini mulai merosot. Untuk itu SBY mengingatkan agar aparat penegak hukum dapat menjaga profesionalisme mereka di dalam menjalankan tugas.

“Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun. Rakyat melihat ada invisible hand yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot,” kata SBY saat menyampaikan tujuh catatan Demokrat terhadap kinerja pemerintahan setahun terakhir di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/06).

SBY mengatakan, hukum merupakan sebuah kekuasaan yang berdaulat. Oleh sebab itu, hukum tidak boleh mendapatkan intevensi politik apalagi intervensi dari kekuasaan.

“Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya, takut dalam arti jangan sampai melakukan korupsi,” kata SBY.

SBY mengingatkan, dalam dunia hukum, ada kewajiban bagi negara untuk mematuhi segala keputusan yang dihasilkan pengadilan. Jika negara dan pemerintah menginginkan rakyatnya patuh dan menjalankan putusan pengadilan, maka pemerintah juga harus demikian.

“Justru pemerintah wajib menjadi contoh dan sekaligus memberi contoh. Putusan pengadilan hanya bisa digugurkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, bukan oleh kekuasaan,” kata SBY.