Saat ini, sebanyak 203 dari 545 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Fraksi Partai Demokrat memastikan tidak ada anggota dewan dari fraksinya dari jumlah 203 orang itu. Pasalnya, semua anggotanya sudah menyerahkan LHKPN ke KPK.

"Fraksi PD Insya Allah semua sudah melaporkan LHKPN. Kami diangkat 1 bulan menjadi anggota DPR, mekanisme aturannya kan 3 bulan (paling lambat), kami semua sudah memberikan LHKPN kepada KPK," terang Wakil Ketua Fraksi PD Sartono Hutomo kepada pers, di Surabaya, Senin (21/03) malam.

Sartono menyatakan, sejak awal, Ketua fraksi, Edhie Baskoro (Ibas) dan Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan untuk segera mengisi LHKPN setelah dilantik. Sehingga sebelum batas waktu paling akhir sesuai aturan, seluruh anggota F-PD telah menuntaskan kewajibannya.

"Sesuai UU, kita patuh aturan. Saat itu diminta right away untuk segera menyerahkan. Diingatkan terus oleh DPP dan ada surat edaran juga dari fraksi," kata Sartono.

"Jadi kalau sekarang ada rame-rame, kita sudah 1,5 tahun yang lalu. Hari gini ngomongin LHKPN?" tambah anggota Komisi VI DPR itu.

Mengenai masih adanya anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN, Sartono enggan berkomentar. Ia berharap agar rekan-rekannya di parlemen yang belum memenuhi kewajibannya untuk tidak menunda lagi sehingga tidak perlu mendapat sanksi.

"Mungkin hartanya terlalu banyak, kalau kita harta terbatas ya cepat. Kita di DPR kan tugasnya pengawasan. Sebelum kita mengawasi, selesaikan dulu lah tugas dan kewajiban kita," tutur Sartono.

Dikatakan Sartono, semua kembali pada niat masing-masing anggota DPR. Jika memang niatnya baik, penyerahan LHKPN tidak harus lengkap dulu untuk tahap awal, karena bisa dilengkapi secara bertahap. Apalagi KPK mau memberikan bantuan dalam proses pengisiannya.

"Saya berpikir tidak harus sempurna dulu. Lapor dulu, yang penting niat ingsun kita ini. Kan ada ruang untuk kita perbaikan-perbaikan. Aku sih berpikir positif ya, mungkin karena terlalu banyak hartanya. Mungkin biar pajaknya match juga supaya nggak ada salah di kemudian hari," jelas Sartono.