Pemerintah ternyata tidak main-main dalam menyikapi situasi yang kian memanas di wilayah Ambalat karena seringnya ekspansi Malaysia ke wilayah perairan Ambalat. Untuk menjaga kedaulatan wilayah dan wibawa Republik Indonesia, anggaran untuk perang dengan Malaysia sudah disusun.

Bahkan ada tiga skenario anggaran yang disusun oleh Departemen Pertahanan, pertama dana yang dibutuhkan sekitar Rp1 triliun, kedua sekitar Rp10 triliun dan ketiga sekitar Rp23 triliun atau US$2,5 miliar. Skenario anggaran sebesar Rp23 triliun akan dipergunaikan hanya untuk enam bulan perang dengan Malaysia. Jadi bila perang berlangsung setahun, tinggal dikalikan dua saja yaitu sekitar Rp46 triliun.

Hal tersebut terungkap dalam rapat Panitia Anggaran Komisi I DPR dengan Departemen Pertahanan pada Selasa, 29/3 lalu. Secara implisit kalangan DPR mendukung rencana anggaran yang dibuat oleh Departemen Pertahanan tersebut.

Bahkan Happy Bone Zulkarnain selaku Koordinator Kelompok Kerja Panitia Anggaran Komisi I, menyarankan menggunakan skenario anggaran yang terbesar yaitu Rp23 triliun. “Yang paling ideal itu yang Rp23 triliun,” ungkap Happy. Pernyataan Happy tersebut didukung oleh Wakil Ketua Komisi I Effendy Choirie dan anggota Panitia Anggaran Komisi I antara lain Djoko Susilo, Airef Mudatsir Mandan, Shidki Wahab dan Imam Nahrawi.

Setelah secara implisit anggaran perang sudah disetujui oleh DPR, bukan berarti lantas tidak ada persoalan. Persoalannya adalah dana sebesar Rp23 triliun tersebut berasal dari mana, kalau dari APBN, dari pos mana yang akan diambil.

Terlepas dari persoalan dari pos mana anggaran perang tersebut diperoleh, ternyata kalangan wakil rakyat tersebut mendukung semua kebijakan pemerintah menyangkut pelangaran kedaulatan NKRI oleh Malaysia. Masalah pengerahan pasukan yang berjumlah sekitar 8.000 personil di sekitar perbatasan dengan Malaysia juga dipahami oleh kalangan DPR walau pemerintah belum melakuan konsultasi dengan DPR.

Keseriusan pemerintah mengenai Ambalat tersebut merupakan ‘lampu kuning’ untuk Malaysia agar tidak bermain api di Ambalat. Malaysia harus memahami sekarang ini Indonesia bukan lagi dipimpin oleh Habibie, Gus Dur dan Megawati tapi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia.

SBY merupakan sosok militer yang cerdas saat masih aktif di TNI. Sebagai sosok militer nampaknya SBY tak menampikkan sekenario perang dengan Malaysia, bila negara tetangga tersebut masih tetap ‘mengganggu’ Ambalat.