Pemerintah Suriah mengizinkan penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi terhadap dugaan penggunaan senjata kimia di dekat Damaskus. Tim penyidik PBB tersebut akan mulai bekerja pada Senin (26/08).

Menteri Luar Negeri Suriah dalam pernyataan yang disiarkan di televisi negara itu mengatakan persetujuan itu telah disepakati pada Minggu (25/08) bersama utusan PBB untuk perlucutan senjata, Angela Kane. Angela Kane sendiri tiba di Suriah Sabtu lalu untuk merundingkan penyidikan tersebut dengan Suriah. Persetujuan ini berlaku efektif segera.

Juru bicara untuk Sekjen PBB Ban Ki-moon, kemudian mengumumkan bahwa penyidik "bersiap-siap untuk melakukan kegiatan di tempat pencarian fakta", dimulai pada Senin. "Sebuah gencatan senjata akan diamati pada lokasi yang terkena dampak," sebut pernyataan itu.

Soal penggunaan senjata kimia ini, oposisi dan pemerintah Suriah saling tuduh. oposisi menuduh tentara Suriah membunuh 300 orang di beberapa daerah pinggiran sebelah timur dan barat ibu kota pada Rabu (21/083), dengan menggunakan senjata kimia.

Namun, media pemerintah mengatakan bahan kimia tersebut ditemukan di terowongan yang digunakan oleh pihak pemberontak, dan tentara juga menderita "kekurangan napas" dalam pertempuran di sekitar Jobar.

Rusia menyambut baik keputusan Suriah yang mengizinkan penyidikan, tetapi memperingatkan Barat untuk tidak menyiasati hasilnya.

Adapun Menteri Luar Negeri Inggris William Hague, memperingatkan bahwa bukti-bukti mungkin saja sudah dihilangkan atau dihancurkan dalam selang 5 hari sejak penyerangan. "Banyak bukti bisa telah dihancurkan oleh pengeboman artileri, bukti lain bisa menjadi rusak selama beberapa hari terakhir, dan bukti lainnya bisa saja (sengaja) dirusak," ujar Hague.