Kinerja pemerintah upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana asap di berbagai daerah tidak memuaskan. Langkah yang diambil pemerintah dinilai bertele-tele, dan terlambat sehingga bencana asap terlanjur makin meluas.

Setidaknya, demikian hasil survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Gedung LSI, Jakarta, Kamis (29/10). “Masyarakat menilai pemerintah tidak serius menangani bencana ini," ujar peneliti LSI, Dewi Arum, di Jakarta, Kamis (29/10).

Merujuk hasil survei yang dilakukan LSI baru-baru ini, ditemukan bahwa kepuasan responden kepada kinerja 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih sangat rendah. Rata-rata kepuasan responden ada di bawah 50 persen.

Di bidang ekonomi, tingkat kepuasan responden hanya hanya 29,79 persen, bidang hukum 47,22 persen, bidang politik 43,75 persen, dan bidang sosial 48,39 persen.

“Tragedi asap tak kunjung selesai, bertele-tele. Padahal sudah tiga bulan dan dampaknya sampai ke luar negeri," ujar dia.

Atas dasar rendahnya nilai kinerja pemerintah, LSI mengusulkan agar Presiden Jokowi menunjuk seorang menteri utama untuk mensinkronkan komunikasi antar lembaga dan percepatan realisasi program kerja. Keberadaan menteri utama diyakini mampu meningkatkan kinerja pemerintah di tahun selanjutnya.

Dijelaskans, survei ini dilakukan melalui quick poll pada 25-27 Oktober 2015 dengan metode multistage random sampling terhadap 600 responden.

Margin of error survei ini diklaim sekitar 4 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi dengan biaya internal dan dilengkapi penelitian kuantitatif dengan metode analisis media, forum diskusi, serta wawancara mendalam.