Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan telah menyetuji pengajuan anggaran oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk membeli satelit komunikasi militer. Satelit militer tersebut dipesan dari Airbus Defence and Space dengan program pengadaan senilai US$849,3 juta.

Seperti diberitakan laman IHS Janes, edisi Kamis (30/06), persetujuan Komisi I DPR itu terjadi dalam rapat kerja dengan Kemenhan dan TNI pada Senin (27/6) lalu. Jika satelit komunikasi militer Indonesia ini beroperasi, semua komunikasi TNI akan dilakukan mengunakan satelit ini.

Disebutkan, satelit komunikasi militer Indonesia itu akan beroperasi pada frekuensi L-Band dan ditargetkan meluncur pada 2019 nanti. Spesifikasi dan karakteristik satelit itu juga akan dikembangkan dan menyesuaikan dengan keperluan operator dan institusi Indonesia.

Setelah diluncurkan, satelit komunikasi militer Indonesia itu akan dialokasikan pada koordinat 123 Bujur Timur, sebagaimana jatah penempatan satelit bagi Indonesia oleh Uni Telekomunikasi Internasional.

Koordinat itu sebelumnya ditempati satelit Garuda-1 yang dimiliki Asia Cellular Sattellite, yang telah digeser karena sejumlah ketidakberesan sistem. Adapun pembiayaan satelit militer Indonesia itu akan berlangsung dalam skema tahun jamak selama 5 tahun.