Aktivis politik yang juga Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen ini berlaku per 1 Januari 2025.

Yenny dengan tegas meminta agar kebijakan ini tidak dilaksanakan karena rakyat sedang kesulitan. 

"Saat ini kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Rakyat hidup dalam kesulitan, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang," kata Yenny dalam peringatan Haul ke-15 Gus Dur di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024).

"Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen," ujarnya menambahkan. 

Yenny pun kemudian membandingkan dengan kebijakan-kebijakan menyangkut ekonomi di beberapa negara lain.

"Apakah ini bijak? Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya," papar Yenny.

Yenny menyampaikan, andai sang ayah, Gus Dur, masih ada, maka dipastikan akan berada di pihak rakyat. 

"Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi bukan malah rakyat yang harus dibebani," tandasnya. []