Sedikitnya 10 kota di Libya menyatakan memisahkan diri dari kendali pemerintahan Libya di Tripoli yang tidak diakui dunia. Otoritas di 10 kota itu berjanji setia kepada pemerintah persatuan nasional yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Otoritas salah satu dari 10 kota itu mengumumkan dukungan mereka itu lewat media sosial, Kamis (31/03).

Berita ini menjadi pukulan telak bagi otoritas Tripoli, yang menolak menyerahkan kekuasaan dan pemerintahan yang belum diakui komunitas internasional.

Pengumuman penarikan dukungan dari 10 kota kepada Tripoli itu disampaikan oleh otoritas kota Sabratha lewat akun Facebook resmi mereka setelah pertempuan dengan utusan dari 10 kota. Sabratha terletak di Libya barat, antara Tripoli dan perbatasan dengan Tunisia.

Pernyataan 10 kota itu menyerukan semua warga Libya untuk "mendukung pemerintah persatuan nasional".

Warga juga agar menyambut perdana menteri terpilih, Fayez al-Sarraj, bersama dengan beberapa anggota kabinetnya ke ibukota.

Tujuh anggota Dewan Kepresidenan Libya, yang didukung PBB, telah tiba di Tripoli dengan naik kapal. Mereka melakukan beberapa kunjungan di ibu kota Libya itu, Kamis. Namun, situasi tidak menentu karena kelompok tandingan lainnya ingin mereka keluar dari Tripoli.

Rombongan Dewan Kepresidenan Libya atau pemerintahan bersatu Libya yang baru, dipimpin Fayez al-Sarraj, pemimpin dewan tersebut sekaligus perdana menteri. Sarraj bersama rombongan tiba di Pelabuhan Abusita, Tripoli, dari Tunisia dengan pengawalan ketat.

Kehadiran dewan kepresidenan itu sekaligus menjawab tantangan kelompok yang menentang keberadaan mereka. Kelompok-kelompok itu ingin dewan kepresidenan itu keluar dari Tripoli. Mereka meminta agar urusan dan kekuatan di Tripoli tetap ada di tangan mereka.

"Semua mereka yang masuk (Tripoli) secara ilegal dan diam-diam harus menyerah atau mundur. Kami tidak akan meninggalkan Tripoli selama kami tidak yakin dengan takdir negeri kami ini," kata Kepala Otoritas di Tripoli, Khalifa Ghweil, melalui siaran televisi.

Otoritas dari 10 kota tadi meminta pemerintah Sarraj untuk "mengakhiri langsung ke semua konflik bersenjata di Libya".

Libya telah memiliki dua pemerintahan sejak pertengahan 2014 ketika aliansi milisi menyerbu Tripoli dan mendirikan pemerintahan sendiri. Mereka memaksa parlemen yang diakui secara internasional untuk melarikan diri ke Libya timur, yang lalu membentuk pemerintahan dengan berpusat di Tobruk.