Dari 26 kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat masih ada 11 kabupaten/ kota yang belum mampu mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sendiri. Sehingga, pengelolaannya masih dilakukan Kantor Direktorat Pajak. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28/ 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, semua kabupaten/kota harus mengelola PBB sendiri.

Diterangkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar II, Angin Prayitno Aji, kepada pers di Bandung, Jumat (17/05), di Jabar II ada 4 kabupaten yang belum mengelola pajak sendiri yakni, Kabupaten Subang, Indramayu, Cirebon dan Kuningan. Sementara di Jabar I, ada 7 daerah yakni, Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Sumedang, Purwakarta, Kota Sukabumi, dan Cianjur.

Ia menegaskan, Ditjen Pajak tetap mendorong mau tidak mau, suka tidak suka pada Januari 2014 daerah tersebut harus siap. Pengelolaan PBB, ujar dia, bukan hanya terkait collection (mengumpulkan uang saja). Namun, harus menyusun berapa NJOP (nilai jual objek pajak) yang harus dikenakan. Kemudian, bagaimana mengantisipasinya kalau wajib pajak keberatan dan jika ada wajib pajak yang menunggak. "Mereka juga kan harus punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil," katanya.

Menurut Angin, kabupaten/ kota harus di dorong untuk mengelola PBB sendiri karena, itu akan menjadi income atau penghasilan mereka. Suka tidak suka, semua daerah harus menyiapkan diri. Karena, sekarang mereka menjadi font liner. "Walau kami serahkan ke mereka, tetap kami lakukan pendampingan," tandas Angin.