Kursi pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan bertambah menjadi 5 orang dari sebelumnya hanya 4 orang. perubahan ini untuk mengakomodir, masuknya perwakilan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan penambahan pimpinan komisi menjadi salah satu pembahasan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan KIH. “Yah itu kan sudah bicara detail, nantilah kita finalkan, nanti kita lihat," ujar Fadli kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11).

Kesepakatan atas lobi dan musyawarah kedua kubu sudah mencapai final. Untuk itu, dalam waktu dekat ini konflik antara KMP dan KIH telah menemui titik temu.

“Pada dasarnya yang sudah kita putuskan kemarin itu sudah menjadi keputusan bersama, kita juga melihat perkembangan ada nomenklatur termasuk dari Presiden ini akan kita bicarakan finalnya tentu akan kita sampaikan bersama-sama," jelas Fadli.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, alat kelengkapan Dewan bertambah menjadi 12 komisi. Sebuah komisi baru dibentuk untuk menindaklanjuti adanya Kementerian Koordinator Maritim pada pemerintahan Jokowi-JK.

“Karena ini merespon kebijakan pemerintah atas adanya kebijakan poros maritim yang juga Pak Jokowi bicarakan di Tiongkok," ujar Fahri.

Untuk itu, komisi di DPR akan menjadi 12 komisi. "Tentunya jadinya komisi XII yakni Komisi Maritim," ujarnya.

Namun belum diketahui, apakah komisi maritim tersebut hanya bermitra dengan kementerian yang berada membawahi koordinasi dengan Kementerian Kemaritiman. “Mitranya belum, karena itu harus diputuskan di paripurna lagi," ujar dia.