Fraksi-fraksi mulai menjaring calon-calon yang akan mereka jagokan untuk duduk sebagai hakim konstitusi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ada fraksi yang hanya menjagokan tokoh-tokoh dari luar partai, ada juga yang menjagokan orang dalam partai politik. Sementara beberapa pakar hukum disebut-sebut sebagai kandidat.

Fraksi Reformasi, Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB), dan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) adalah fraksi yang tidak menjagokan calon dari dalam partai politik. Alasannya, jika hakim konstitusi merupakan aktivis atau pengurus partai politik, maka akan lebih mengedepankan kepentingan partai ketimbang kepentingan negara.

Demikian Ketua F-Reformasi Ahmad Farhan Hamid, Ketua F-KKI Sutradara Gintings, dan Ketua F-PBB Ahmad Sumargono yang dihubungi terpisah di Jakarta, Jumat (8/8).

Menurut Farhan, seperti ditulis Kompas, semula di fraksinya sempat berkembang nama-nama seperti Muhammad Askin dan Patrialis Akbar. Namun, ada kecenderungan untuk memilih calon hakim konstitusi dari luar partai, seperti guru besar dari Fakultas Hukum UI Jimly Asshiddiqie, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dahlan Thaib, dan Ketua Fraksi Utusan Golongan MPR Harun Kamil.

Nama yang berkembang di F-PBB juga tak jauh berbeda, yaitu Dahlan Thaib dan Harun Kamil. Adapun F-KKI berencana mengusulkan mantan hakim agung Benjamin Mangkoedilaga dan Edit Nababan, serta guru besar dari Universitas Padjadjaran Bandung, Sri Soemantri.

"Akan tetapi, kami masih mengecek apakah usia mereka sesuai kriteria, tidak lebih dari 67 tahun, dan menanyakan kesediaannya," ucap Gintings.

Adapun Fraksi Partai Golkar (F-PG) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengajukan calon dari luar parpol maupun internal partai.

Ketua F-PG Marzuki Achmad belum bersedia menyebutkan nama-nama calon secara lengkap. Namun, ketika ditanya apakah ada nama Jimly Asshiddiqie dan Andi Mattalatta, dia membenarkan. "Nah, Anda sudah tahu," ucapnya.

Sementara calon dari F-PPP adalah Achmad Roestandi (majelis pakar PPP), Djuhad Mahja (Ketua DPP PPP), dan Alihardi Kiaidemak (anggota DPR).

Menurut Ketua F-PPP Barlianta Harahap, pada mulanya, fraksinya juga akan mengajukan Jimly Asshiddiqie. Namun, karena Jimly sudah dicalonkan fraksi lain, F-PPP mengusulkan nama lain.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo mengemukakan, fraksinya tengah menginventarisasi nama-nama bakal calon hakim konstitusi yang akan diserahkan kepada Komisi II Sabtu siang ini.

Wakil Sekretaris F-PDIP Firman Jaya Daeli menambahkan, nama-nama yang disebut-sebut adalah anggota Badan Pekerja MPR dari F-PDIP Dr Harjono yang juga dosen Universitas Airlangga dan I Dewa Gede Palguna yang juga dosen Universitas Udayana.

Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR Amin Said Husni mengemukakan, fraksinya baru menginventarisasi nama-nama bakal calon hakim konstitusi dari F-KB. "Yang jelas, kami tidak mencalonkan orang internal partai," katanya.

Pertimbangan F-KB untuk mencalonkan hakim konstitusi adalah tokoh-tokoh yang memang memiliki kapabilitas. "Kami memprioritaskan tokoh dengan kompetensi intelektual memadai, berintegritas, serta negarawan. Yang tampaknya memenuhi syarat-syarat adalah Fajrul Falaakh," kata Amin.

Sekretaris Fraksi TNI/Polri DPR Laksma Christina Ratentana mengemukakan, fraksi TNI/Polri masih menunggu rekomendasi dari Markas Besar TNI dan Polri. "Kami akan mencalonkan orang-orang netral dan nonpartisan," katanya.

Ketua Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah DPR Asnawi Latief mengatakan, "Kami mungkin mengusulkan Pak Harun Kamil. Pertimbangannya, beliau berpengalaman dalam amandemen di PAH I sehingga tahu sejarah mengapa MK dibentuk," tutur Asnawi.