Demi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah berupaya mempercepat penamaan pulau-pulau di kawasan terluar dan terdepan Nusantara. Diketahui bahwa ada 12 pulau terluar yang rawan konflik dengan negara tentangga, salah satunya dengan Singapura yang terus memperluas daratannya.

Hal itu diungkapkan Menko Polhukkam, Widodo AS, di Jakarta, Senin (26/2), dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI. Widodo juga menyatakan bahwa dari sekitar 17.500-an pulau milik Indonesia, sekitar separuhnya belum bernama, termasuk pulau-pulau kecil di posisi terluar Nusantara.

Anggota Komisi I DPR, Dedy Djamaluddin (Fraksi PAN), mengatakan undang-undang (UU) perbatasan sudah sangat mendesak. Karena menurut Dedy, bukan hanya dalam kepentingan memperkuat wilayah kedaulatan semata, tetapi juga mengingat zona ekonomi ekslusif mengharuskan kejelasan batas-batas antarnegara.

"Antara Singapura dan kita saja masih ada {dispute} (sengketa) batas-batas wilayah. Dan itu akan berpotensi terintervensi Singapura, mengingat kekuatan ekonominya makin besar, sebaliknya, kemampuan ekonomi Indonesia makin lemah," kata Dedy keras.

Menko Widodo, dalam kesempatan itu tak memungkiri berbagai kerawanan yang berpotensi memunculkan konflik di wilayah tapal batas. Menurut Widodo 12 pulau yang dianggap rawan konflik dengan negara lain, baik terletak di kawasan Samudera Pasifik, Selat Malaka, Samudera Indonesia, maupun di perbatasan dengan Australia.

Ke-12 pulau intu menurut Widodo, "Ke-12 pulau tersebut antara lain Pulau Rondo yang berbatasan dengan Samudera Hindia, Pulau Berhala yang berbatasan dengan Selat Malaka, Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura. ketiganya memiliki potensi kerawanan baik secara geopolitik, ekonomi dan keamanan."

Guna mempertahankan teritori NKRI maka pemerintah segera mengamankan pulau-pulau terluar yang rawan konflik tersebut. Caranya antara lain melalui antara lain penempatan personil militer atau penduduk, pembukaan jalur transportasi, pembangunan sarana navigasi pelayaran, juga mempercepat penamaan sekaligus pemberian simbol-simbol kedaulatan RI. Khusus Pulau Nipah yang hampir hilang karena penggalian pasir liar, pemerintah menurut Widodo, melakukan rekonstruksi atau rekalamasi.

Menurut data Kementerian Menko Polhukkam, saat ini terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, mulai dari PNG, negara-negara Pasifik Selatan, Filipina, Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, India, Timor Leste dan Australia.

Menkopolhukam dalam rapat kerja itu didampingi Mendagri Moh Ma`ruf, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Ka BIN Syamsir Siregar, Menhan Juwono Sudarsono, dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.