Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan, penggunaan pelayanan publik berbasis elektronik akan sangat menghemat pengeluaran negara. Termasuk pelayanan publik berupa e-Pemilu (e-Voting), yang merupakan bagian dari sistem e-Pemerintahan.

“Pelayanan publik berbasis eletronik seperti e-Voting yang sudah dianalisa secara umum, yakni Pemilihan Kepala Desa, bisa menurunkan biaya hingga 50 persen," terang Hammam Riza, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material di Gedung BPPT, Senin (10/11).

Ia menyebut, BPPT telah mengujicopa teknologi e-Voting pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Musi Rawas, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu. Selain itu, Jimbaran (Bali) dan Boyolali (Jawa Tengah) penyelenggaraan Pilkadesnya yang menggunakan e-Voting diklaim efektif dan sukses.

Hammam menyebut, Pilkades yang memerlukan biaya sekitar Rp20-25 juta untuk satu penyelenggaraan dengan menggunakan teknologi e-Voting dananya hanya Rp10 juta. Modal dana tersebut, lanjut dia, masih bisa diterapkan pada Pilkades lainnya hingga 100 desa.

“Kalau Rp10 juta dibagi 100 (desa). Maka, setiap pelaksanaannya itu hanya membutuhkan Rp100 ribu untuk Pilkades. Itu gambarannya, asal perangkat (e-Voting) dirawat dengan baik," terang dia.