Jumlah korban tewas dalam bencana gempa bumi berkekuatan 5,9 pada skala richter di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Sabtu pagi lalu, hingga Senin pukul 11.00 WIB telah mencapai 5.135 orang. Sebelumnya, jumlah korban tewas menurut Wakil Kepala Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah (Jateng), Mayjen TNI Sunarso, tercatat 4.948 orang. Sebagian besar korban berasal dari Kabupaten Bantul.

Sementara itu bantuan bagi para korban bencana terus berdatangan. Sayangnya, penyaluran bantuan belum bisa dilakukan lewat udara, mengingat Bandara Adi Sucipto hingga Minggu (28/5) belum dapat berfungsi. Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng, yang tiba di Yogya bersama rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan, diharapkan Senin (29/5) ini Bandara Adi Sucipto sudah bisa berfungsi sehingga bisa didarati oleh pesawat yang membawa bantuan dan kemudian didistribusikannya. “Presiden akan melihat langsung kegiatan penyalurannya," kata Andi.

Juru Bicara Kepresidenan itu selanjutnya mengatakan, sejak hari pertama tiba di Yogyakarta, Presiden Yudhoyono telah melakukan serangkaian rapat dengan para stafnya. Rapat tersebut tidak hanya membahas masalah penanganan bencana, tapi juga isu-isu kenegaraan lainnya yang harus dikelola. Dengan kondisi seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan berbagai rapat termasuk sidang kabinet akan dilakukan untuk sementara ini di Gedung Agung(Istana Kepresidenan), Yogyakarta.

Hanya saja, menurut Andi, SBY belum memutuskan sampai kapan akan berkantor di Istana Kepresidenan Yogyakarta itu, padahal sebelumnya disebut-sebut presiden berkantor di Gedung Agung hingga Selasa (30/5). “Pokoknya Presiden berkantor disini sampai kita lihat situasinya sampai kapan,” katanya. Adanya kunjungan ke Yogya ini, menurut Andi, Presiden telah memutuskan menunda kunjungannya ke Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut).

Satu Triliun Untuk Yogya

Sementara di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, bahwa Pemerintah telah menganggarkan Rp 1 triliun untuk merehabilitasi dan rekontruksi Yogyakarta dan sekitarnya selama 1 tahun. Dana itu akan diajukan ke DPR. "Dana sebesar itu diasumsikan yang meninggal 4 ribu, dirawat 10 ribu, pengungsi 50 ribu. Itu pegangan, baru dievaluasi minggu ini. Sedangkan untuk rehabilitasi asumsi 35 rumah rusak," kata Wakil Presiden usai memimpin rapat Bakornas membahas dana bantuan asing di kediaman pribadinya Jl Diponegoro No 2, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/5).

Jusuf Kalla merinci, dana itu rencananya akan dipakai untuk perbaikan rumah Rp 600 miliar, bangunan umum Rp 100 miliar, untuk kantor pemerintah Rp 50 miliar, sarana ibadah Rp 50 miliar, serta prasarana umum Rp 200 miliar. Mengenai rekontruksi bangunan, lanjut Kalla, mekanismenya akan dibedakan dengan yang terjadi di Aceh. Pekerjaan rekonstruksi ini tidak akan memakai kontruktor.

Soal bantuan dari pihak asing, Kalla mengungkapkan hingga kini telah ada 19 negara termasuk Amerika yang telah siap memberikan bantuan. "Tapi protapnya kalau masuk dengan pesawat khusus izinnya masuknya harus lewat Deplu. Pesawat seperti hercules izin masuk harus lewat Deplu dan TNI. Untuk bantuan langsung, izinnya masuknya ke Depkeu," tandas Kalla.

DPR Kritik SBY

Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke lokasi gempa mendapat, ternyata menuai kritik anggota DPR. Kritik disampaikan anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soejono dan Abdullah Azwar Anas, dalam rapat Komisi V DPR dengan departemen terkait membahas gempa yogya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2006). "Keberadaan SBY tidak bermanfaat apapun. Kunjungan SBY justru membuat pemda setempat lebih mendampingi SBY daripada konsentrasi mengurusi rakyatnya," ujar Nusyirwan.

Pendapat senada dilontarkan Abdullah Azwar Anas. Anas, panggilan akrab politisi dari PKB itu, tidak setuju para pejabat beramai-ramai mengunjungi lokasi bencana. Kunjungan itu dinilai tidak efektif, bahkan bisa memecah konsentrasi penanganan gempa. "Pemda yang seharusnya menangani secara cepat akibat bencana lebih mementingkan mendampingi para pejabat pusat yang berkunjung," kata Anas. Menurut Anas, seharusnya yang dilakukan pemerintah pusat adalah mengirim alat berat seperti eskavator dan alat lainya untuk membersihkan puing-puing dan mencari korban akibat gempa.