Partai Golkar meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, agar tetap menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo dalam upaya pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, untuk penghematan. Alasannya, Jokowi sudah berkomitmen menjaga kesinambungan dan kredibilitas pemerintahan.

"Ini yang perlu ada penyesuaian. Ibu Menteri bicara juga soal membangun kredibilitas di APBN yang sekarang maupun yang akan datang. Anda juga bicara penghematan anggaran. Tapi, saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita Presiden di Nawa Cita," kata Anggota Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, Jumat (26/08).

Menurut Misbakhun, Sri Mulyani perlu melakukan penyesuaian di dalam jajarannya maupun pelaksanaan pemerintahan yang sudah berjalan. Seharusnya Sri Mulyani juga berusaha menjaga kredibilitas pemerintahan Jokowi.

"Misalnya, bagaimana komitmen Presiden membangun dari pinggiran terjaga. Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda Dana Alokasi Khusus atau DAU, dan bukan memotongnya. Ini saya memberikan apresiasi yang tinggi, karena sesuai dengan keinginan Presiden membangun dari pinggiran," kata Misbakhun.

Misbakhun menganggap Sri Mulyani mulai menyesuaikan diri dengan keinginan Presiden agar anggaran infrastruktur tak dipangkas. Sebab, Presiden Jokowi ingin menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa.

"Adalah tugas kita bersama dalam mengawal ini di APBN. Pengawalan Golkar ini sifatnya bukan hanya on paper, tapi realitas di lapangan," kata Misbakhun yang mantan politisi PKS ini.

Misbakhun mengingatkan Sri Mulyani, bahwa ada beberapa hal menyangkut penjagaan kredibilitas Presiden Jokowi yang harus diperhatikannya. Contohnya soal dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp23 triliun. Sri Mulyani menyebut dana itu belum dicairkan karena gurunya tidak ada, atau ada guru namun belum disertifikasi.

Terkait pengampunan pajak alias tax amnesty, Misbakhun juga meminta mantan petinggi Bank Dunia itu agar benar-benar mendelegasikan wewenang pengaturan pengampunan pajak kepada Direktorat Jenderal Perpajakan.

Sebab, yang terjadi selama ini baru sekadar pada tahap pemberian otoritas, namun belum masuk ke pendelegasian kewenangan. Selain itu Sri Mulyani harus bisa memastikan tax amnesty berhasil dilaksanakan sesuai keinginan Presiden Jokowi, dengan cara menghilangkan semua penghalang kelancaran program itu.

Misbakhun mencontohkan adanya sejumlah laporan wajib pajak yang mengeluhkan formulir-formulir, yang pada ujungnya justru mempersulit masyarakat yang ingin ikut.