Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) tidak lagi mampu berlaku adil. Buktinya, setiap resolusi yang dikeluarkan Dewan PBB hanya efektif bila diterapkan pada negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim atau dunia Islam.

"Sebaliknya, resolusi sekeras dan setegas apa pun tak akan mempan pada Israel," kata Hasyim kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (3/6).

Pernyataan Hasyim menanggapi rencana DPR menggelar sidang paripurna untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait dukungannya terhadap Resolusi DK PBB nomor 1747 tentang sanksi tambahan atas program nuklir Iran.

Menurut Presiden {World Conference on Religions for Peace} itu, meski dalam resolusi itu larangan program nuklir bukan hanya untuk Iran, namun tidak ada yang bisa menjamin Israel bakal tunduk. PBB, AS dan para sekutunya, tentu juga akan diam. Artinya, kata Hasyim, resolusi itu sangat jelas arahnya yaitu; menghukum Iran.

Dalam pandangan Hasyim, sikap Indonesia mendukung resolusi itu berarti turut pula menjatuhkan hukuman tersebut.

Ketua PBNU ini juga mengingatkan pemerintah, sidang paripurna DPR yang bakal digelar pada Selasa, 5 Juni mendatang, seharusnya dijadikan titik tolak untuk mengukur atau menilai kembali perilaku nasionalisme bangsa Indonesia dalam dimensi nasional dan internasional.

"Untuk menghindari polarisasi, jangan lagi kita bicara agama, bicara kemanusian saja sudah akan banyak yang krusial, di samping posisi Indonesia sebagai negara bebas- aktif dan pelopor Gerakan Non-Blok," kata Hasyim yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu.

Hasyim mengaku tak habis pikir tentang perilaku sebuah pemerintahan yang secara sukarela mengizinkan negara asing memasuki daerah wilayah teritori pertahanan. Demikian pula dalam bidang ekonomi. "Bagaimana Undang Undang Penanaman Modal Asing menjadikan asing sebagai pemilik, sementara pemilik Indonesia sebagai orang asing," kata Hasyim Muzadi dengan nada kecewa.