Sekretaris Partai Golkar, Idrus Marham mengaku telah menerima surat dari 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar. Surat itu memuat pernyataan DPD yang siap mengamankan hasil Musyawarah Nasional 2009, pengembangan koalisi permanen merah putih sampai daerah dan sanksi bagi kader pengkhianat keputusan Munas.

“Saya selaku sekjen partai Golkar mendapat surat, kurang lebih 31 surat dari 31 DPD tingkat I. Dan ada pernyataan kesepakatan kerja sama dari minimal 31 DPD 1 partai Golkar se-Indonesia,” ujar Idrus kepada pers saat menghadiri acara halal bihalal di rumah Polonia, Jakarta, kemarin.

Idrus membeberkan ada 3 poin utama dalam surat pernyataan puluhan DPD tersebut. Pertama, menyangkut kesediaan DPD tingkat I untuk menyelenggarakan Munas pada tahun 2015. “Mereka sepakat mengamankan hasil munas 2009, yaitu Munas ke-9 dilakukan pada tahun 2015,” ujar Idrus.

Poin kedua, sambung Idrus, adalah dukungan DPD tingkat I dengan koalisi permanen Merah Putih. “Bahkan telah mendesak kepada saya, selaku Sekjen Partai Golkar dan sudah dipercaya sebagai koordinator pelaksana koalisi Merah Putih dan Fadli segera dibentuk Koalisi Merah Putih di daerah,” katanya.

Adapun kepakatan yang ketiga, adalah DPD di daerah mendesak DPP untuk memberikan tindakan tegas kepada siapa pun oknum kader Golkar mengkhianati keputusan munas. “Jelas, kan perintahnya. Kalau ada ada yang melanggar, akan ditindak tegas. Jangan pernah kami diajak melanggar keputusan munas,” ujar Idrus.

Idrus menyebut, ada oknum-oknum petinggi Partai Golkar ke daerah untuk menghubungi DPD tingkat I dalam rangka percepatan Munas. Namun berdasarkan pengakuan Idrus, DPD tingkat I menolak kedatangan mereka semua. “Kenapa? Karena yang datang ke DPD tingkat I hanya penikmat Golkar, bukan pejuang Golkar,” tandas dia.