Meskipun menyatakan ikut pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap membuka peluang dukungan partai politik. Sikap Ahok ini dinilai mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas sebagai sikap yang ambigu.

Kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik itu. merupakan suatu ambiguitas apabila seseorang yang menyatakan diri maju secara perseorangan atau independen, tapi tetap menerima dukungan dari partai politik. Sejauh ini, dua partai politik mendukung Basuki, yakni Partai Nasdem dan Partai Hanura.

"Dari segi terminologi sendiri, itu menunjukkan ambiguitas. Kalau independen ya independen saja,” kata Busyro dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (31/03).

Dalam pandangan Busyro, mustahil parpol mendukung Ahok tanpa adanya kepentingan tertentu. Ia meyakini, tidak ada parpol yang memberikan dukungannya kepada calon kepala daerah dengan cuma-cuma.

"Parpol yang mendukung Pak Ahok misalnya Nasdem, dukungan itu pakai bayaran enggak? Nanti setelah kalau jadi. Ada parpol yang memiliki ideologi sedekah yang ikhlas? Ada enggak? Mendukung ikhlas, tidak minta-minta imbalan, ya enggak ada kan," ujar Busyro.

Ia menambahkan, calon kepala daerah yang melalui jalur independen, harus memenuhi sebuah terminologi independen. Busyro mengatakan, dalam sebuah terminologi independen, seorang calon harus memberikan edukasi serta sosisialisaai kepada masyarakat.

“Masyarakat kemudian diberi formulir atau kesempatan untuk mencalonkan siapapun. Tapi jika independen itu tidak melibatkan partisipasi rakyat berarti itu hanya independen yang terbatas pada terminologi saja," tandas Busyro.