Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengecam aksi militer Amerika Serikat (AS) ke Somalia awal pekan ini yang merenggut korban jiwa.

"RI mengencam serangan AS tersebut, dalih yang digunakan AS yaitu untuk memburu teroris tidak dapat membenarkan sikap AS untuk menjadi polisi dunia," kata Jurubicara Departemen Luar Negeri (Deplu-RI) Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis.

Menurut Jubir Deplu, dengan melakukan tindakan itu, maka AS telah melanggar harkat dan martabat suatu negara dan mempengaruhi keamanan di kawasan. "RI memandang perlu untuk mengingatkan kembali bahwa perang melawan terorisme dapat dilakukan melalui kerjasama di kawasan tersebut," katanya.

Sementara itu, pemerintah Somalia mengumumkan bahwa satu pesawat militer AS melancarkan serangan udara ke tempat yang diduga sebagai persembunyian anggota jaringan Al-Qaeda di Somalia selatan.

Jurubicara pemerintah Somalia Abdirahman Dinari saat menegaskan laporan dari televisi AS mengatakan bahwa target serangan yang tepat adalah sebuah desa kecil bernama Badel -- yang "menjadi tempat pelaku teror bersembunyi".

Dinari mengatakan sejumlah orang telah tewas oleh serangan itu, yang oleh TV AS dialporkan bahwa serangan dilakukan oleh pesawat AC-130 Spectre oleh Komando Operasi Khusus AS itu.

Reaksi Dunia

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengatakan prihatin atas serangan udara AS ke Somalia. "Serangan udara itu akan memicu konflik dan meningkatkan kekerasan," kata Ban melalui juru bicaranya, Michele Montas.

Ban juga mengemukakan keprihatinannya atas penderitaan rakyat sipil akibat serangan AS di selatan Somalia. Ban menyesalkan hilangnya nyawa rakyat sipil dalam serangan tersebut.

Uni Eropa juga mengecam serangan AS ke Somalia dan mengatakan serangan itu sama sekali tidak ada gunanya. "Insiden semacam ini sama sekali tidak berguna untuk perdamaian jangka panjang," kata Amadeu Altafaj, juru bicara Komisaris Pembangunan Uni Eropa Louis Michel.

"Hanya penarikan pasukan Etiopia dari Somalia yang bisa meredakan ketegangan dan menciptakan keamanan di negara itu," kata Altafaj. Dia menyerukan penempatan pasukan internasional penjaga perdamaian untuk mendukung keamanan dan perdamaian di Somalia.

Liga Arab mengatakan aksi militer AS di Somalia telah menewaskan "banyak warga sipil yang tak bersalah" dan minta agar Washington menghentikan serangan itu. Di ibukota Mesir, Kairo, pembantu Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Ben Hill, mengatakan, "Kami minta agar serangan itu yang sekarang menghantam warga sipil dan menyebabkan tewasnya banyak korban tak berdosa agar dihentikan."

"Tidak ada pengesahan Dewan Keamanan PBB bagi pasukan AS untuk menyerang daerah Somalia," katanya.

Ben Hill juga mengecam pemerintah sementara Somalia karena mendukung serangan udara itu. "Kami mengharapkan mereka peduli akan kedaulatan negara mereka, malahan mengundang campur-tangan asing," katanya.

Pada akhir Desember, Liga Arab meminta penarikan semua tentara asing yang telah mengusir pasukan Islam yang menguasai ibukota Mogadishu dan bagian besar Somalia selatan.

Menlu Mesir Ahmed Aboul Gheit juga mengecam serangan udara itu dan meminta pemerintah Somalia memulai lagi pembicaraan dengan milisi Islam. Presiden Abdullahi Yusuf mengatakan, Senin, tidak akan ada pembicaraan dengan pasukan Islam.

Sementara itu, Italia dan Norwegia, yang merupakan anggota kelompok kontak internasional (International Contact Group on Somalia), mengkritik keras serangan AS ke Somalia. Menteri Luar Negeri Italia Massimo d’Alema mengatakan, Roma menentang tindakan unilateral yang akan memicu ketegangan baru di kawasan yang belum juga stabil itu.

"Italia meminta institusi internasional, organisasi regional, untuk mengupayakan situasi yang kondusif bagi pengamanan di dalam negeri dan negara sekitar Somalia," kata d’Alema.

Norwegia juga mengatakan, Washington tidak memiliki cukup alasan untuk melakukan serangan udara ke Somalia. Wakil Menlu Norwegia Raymond Johansen mengatakan, perang melawan terorisme harus dilakukan di gedung pengadilan, bukan dengan serangan militer.

"Kami mendukung perang melawan terorisme, tetapi kami berpendapat bahwa jalan terbaik untuk melakukannya adalah melalui jalur hukum," kata Johansen kepada radio NRK. "Penjelasan yang diberikan Washington tidak cukup," ujarnya.