Presiden Joko Widodo meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetio Edi Prasetyo menyudahi konflik antar kedua lembaga. Dengan demikian, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 dapat segera direalisasikan.

“APBD 2015 seluruh prosesnya harus segera diselesaikan secepatnya. Kemudian langsung bisa kerja, langsung bisa kirimkan kepada masyarakat, program-program yang telah ditentukan. Jadi bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk DKI. Secepatnya," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, usai pertemuan, Selasa (14/04). Pertemuan antara Jokowi, Ahok dan Prasetyo di Istana, berlangsung selama 90 menit.

Presiden juga meminta agar usulan hak menyatakan pendapat (HMP) bisa diselesaikan dengan baik. Dengan begitu, Gubernur bisa bekerja dengan baik.

“Supaya tidak ramai lagi, tidak konflik berkepanjangan, tadi juga meminta agar HMP bisa selesai dengan baik, dengan cara musyawarah yang baik," ujar Jokowi.

Sementara itu, Prasetyo menyebut, pertemuan ini sebagai pertemuan antar sahabat. Dia menyatakan, Ahok dan juga Jokowi adalah teman seperjuangannya. Sehingga, dia mengaku tak bisa menolak undangan pertemuan yang disampaikan Jokowi itu.

“Tujuan saya adalah Jakarta ingin bekerja, tidak mau konflik-konflik. Saya laporkan ke Presiden. Situasi Jakarta seperti ini, kami mau kerja ke depan mau lebih baik," ujar dia.

Sementara Ahok menyatakan, dia sudah bersepakat dengan Prasetyo bahwa APBD 2015 yang berlandaskan peraturan gubernur itu tidak akan lagi dipersoalkan. Dia menyebutkan setelah ditandatangani maka anggaran tersebut bisa dicairkan pada tanggal 20 April 2015.

Berdasarkan rapat terakhir evaluasi Pergub APBD DKI 2015 pada Jumat 10 April lalu dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemprov DKI mendapatkan persetujuan APBD sebesar Rp69,28 triliun. Jumlah tersebut didapat dari akumulasi pagu belanja APBD 2014 Rp63,65 triliun ditambah pengeluaran pembiayaan Pergub 2015 Rp5,63 triliun.