Ditengah desakan banyak kalangan agar laporan terhadap pembully Presiden Joko Widodo melalui media sosial dicabut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Henry Yosodiningrat, angkat bicara. Ia menyatakan, tidak akan mencabut laporan itu.

“Tidak ada maksud keras kepala menyengsarakan orang, tapi saya tidak akan mencabut laporan itu," ujar Henry kepada pers, Kamis (30/10).

Menurut Henry, substansi persoalan akan hilang jika dirinya mencabut laporan tersebut. Ia juga meminta kasus itu tidak didramatisasi pada sisi seorang pemuda yang berprofesi sebagai pembantu tukang sate sehingga harus dimaafkan dan dibebaskan dari jeratan hukum karena menghina Presiden.

Menurut Henry, jika kasus ini selesai dengan kata maaf, maka akan menjadi preseden pada kasus-kasus lain dan akan mengurangi wibawa hukum yang berlaku.

Bagi Henry, kasus ini akan lebih baik jika diproses ke pengadilan. Ia tak akan mengintervensi dan meyakini majelis hakim akan meringankan hukuman karena ada banyak faktor yang dipertimbangkan.

"Biarkan proses hukum berjalan. Mengenai hukuman, akan banyak pertimbangan hakim yang meringankan," ujarnya.

Henry mengakui, saat ini banyak kritik yang dialamatkan kepadanya karena dianggap berlebihan menanggapi penghinaan pada Jokowi. Tetapi, ia merasa melangkah di jalan yang benar.

“Kalau semua persoalan pidana selesai dengan minta maaf, wibawa hukum akan hilang. Saya tidak perlu mencabut laporan dan kita ambil saja hikmahnya," ucap Henry.

Seperti diberitakan, Muhammad Arsyad, warga Ciracas, Jakarta Timur, ditangkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, pada Kamis (23/10).

MA diduga menyunting gambar wajah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi ke dalam sebuah gambar porno disertai komentar yang tidak pantas.

Pihak kepolisian menjerat Arsyad dengan pasal berlapis yakni Pasal 29 junto Pasal 4 (1) UU 44/2008 tentang Pornografi, Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, Pasal 27, 45, 32, 35, 36, 51 UU ITE. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara.